Daerah Maluku

Jb. Com, Ambon – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Sejajaran Kota Ambon menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, Rabu (13/8/2025).

Jb. Com, Ambon – Pemerintah Provinsi Maluku memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Maluku (YPMM) atas inisiatifnya dalam menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan bagi perempuan pesisir dalam pengembangan usaha berbasis

Jb. Com , Ambon — Dalam rangka mencegah penyebaran penyakit menular di lingkungan pasar tradisional, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Maluku berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dan Dinas

Jb. Com, Ambon – Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Federasi Guru Independen Indonesia (DPD FGII) Provinsi Maluku bersama sejumlah orang tua siswa menyampaikan apresiasi kepada DPRD Provinsi Maluku, khususnya Komisi IV,

Jb. Com, Ambon – Organisasi Masyarakat Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (Ormas MKGR) DPD Provinsi Maluku menyatakan dukungannya terhadap program dan kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kota Ambon. Namun, dukungan

Jb. Com, Ambon – Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Provinsi Maluku mendesak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk membatalkan keputusan terkait pembatasan jumlah rombongan belajar (rombel) di SMA Negeri 1

Jb. Com, Ambon — Pergantian Kepala Sekolah di SMAN 1 Ambon memicu polemik setelah proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026 dinilai tidak transparan dan merugikan banyak siswa,

Jb. Com , Ambon — SMA Negeri 1 Ambon memastikan proses penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2025/2026 berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Jb. Com, Ambon — Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Maluku meminta pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk memastikan proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026 berjalan

Jb. Com, Ambon – Dugaan hilangnya dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana BOS dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019 hingga 2024 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku menimbulkan keprihatinan