Jejakberita. Com, Jakarta – Wihaji menegaskan penyuluh Keluarga Berencana (KB) sebagai ujung tombak keberhasilan kebijakan kependudukan dan pembangunan keluarga, termasuk dalam pengawalan program Makan Bergizi Gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD (MBG 3B).
Penegasan itu disampaikan saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IPeKB Indonesia 2026 di Gedung Graha Dirgantara, Kamis (12/2/2026).
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN itu menekankan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga tingkat keluarga. Menurutnya, penyuluh KB memegang peran strategis dalam memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Kita adalah pelaksana kebijakan Presiden. Setiap program harus sampai kepada masyarakat. Penyuluh adalah ujung tombak yang memastikan kebijakan berjalan efektif di lapangan,” tegas Wihaji di hadapan lebih dari 700 penyuluh KB dari seluruh Indonesia.
Turut hadir dalam Rakernas tersebut Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka. Forum tahunan ini menjadi ajang konsolidasi organisasi dan sinkronisasi program kerja Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) Indonesia.
Wihaji menjelaskan, tahun 2026 merupakan fase krusial dalam implementasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan yang memuat 32 indikator kinerja pemerintah daerah. Evaluasi berbasis kinerja, kata dia, menjadi instrumen penting untuk memastikan pembangunan keluarga berjalan terukur dan berkelanjutan.
Di saat bersamaan, kementerian juga mendapat mandat mengawal program prioritas nasional, termasuk MBG 3B. Program tersebut membutuhkan pendampingan intensif, edukasi gizi, serta penguatan koordinasi lintas sektor agar manfaatnya benar-benar dirasakan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Menurut Wihaji, keberhasilan kebijakan tak hanya ditentukan oleh perencanaan yang matang, tetapi juga strategi pelaksanaan dan kapasitas sumber daya manusia di lapangan. Penyuluh KB, lanjut dia, menjalankan fungsi edukasi, advokasi, hingga fasilitasi keluarga agar intervensi pembangunan keluarga berjalan terintegrasi dengan arah kebijakan nasional.
Sementara itu, Ketua Umum DPP IPeKB Indonesia menyebut Rakernas 2026 sebagai tonggak penting memperkuat soliditas penyuluh KB dan PLKB dalam mengakselerasi Program Bangga Kencana serta program prioritas Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Melalui Rakernas ini, IPeKB Indonesia meneguhkan komitmen mendukung kebijakan kependudukan dan pembangunan keluarga secara terukur dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran penyuluh dalam pendampingan keluarga dan pengawalan MBG 3B di lapangan.
(JB-01)
