AMBON. Jejakberita, Com — Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) di Provinsi Maluku dan 11 kabupaten/kota telah mencapai 100 persen, namun capaian tersebut tidak boleh berhenti sebatas kelengkapan dokumen.
Pemerintah daerah didorong segera memastikan seluruh strategi kependudukan benar-benar diterapkan hingga tingkat desa dan keluarga melalui Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB).
Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Implementasi Penggerakan Kampung Keluarga Berkualitas dalam Mendukung Kapitalisasi Bonus Demografi melalui Skema Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) yang berlangsung di Ruang Baileo Kencana Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Selasa (1/9/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/ BKKBN Dr. Bonivisius Prasetya Ichtiarto, S.Si., M.Eng., Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, Kepala BPS Provinsi Maluku, Bappeda Provinsi Maluku, kepala OPD yang membidangi pengendalian penduduk dari 11 kabupaten/kota se-Maluku, mitra kerja serta tamu undangan lainnya.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Dr. Edi Setiawan, S.Si., M.Sc., MSE dalam laporannya mengatakan capaian 100 persen tersebut merupakan perkembangan signifikan dalam penyusunan PJPK di Maluku.
Ia mengungkapkan, ketika dirinya pertama kali bertugas di Maluku, penyusunan PJPK masih belum berjalan.
“Saat saya tiba di Maluku, pada minggu pertama saat bertemu Pak Sekda Provinsi Maluku masih 0. Belum ada tulisan maupun goresan. Namun atas bantuan pemerintah pusat, Maluku boleh berbangga bahwa PJPK Maluku telah mencapai 100 persen,” ungkap Edi.
Meski demikian, Edi menegaskan capaian tersebut bukan akhir dari proses. Tantangan berikutnya adalah memastikan dokumen PJPK berkualitas dan benar-benar diimplementasikan dalam pembangunan daerah.
Berdasarkan hasil telaah dan validasi yang telah ditindaklanjuti melalui perbaikan serta penyempurnaan dokumen, terdapat sejumlah daerah yang menunjukkan capaian kualitas dokumen cukup tinggi.
Kabupaten Maluku Tengah tercatat memiliki kualitas dokumen sebesar 90,44 persen, disusul Kota Tual 90,17 persen, Kabupaten Buru 88 persen, dan Kabupaten Kepulauan Aru 76,89 persen.
Sementara itu, sejumlah dokumen masih memerlukan revisi, di antaranya milik Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kota Ambon.
“Meski kita telah mencapai 100 persen, progres ke depan bukan hanya pada dokumen yang berkualitas, tetapi yang perlu diperhatikan adalah implementasi yang ada,” tegas Edi.
Kampung KB Jadi Lokus Pembangunan
Edi menjelaskan kegiatan tersebut digelar untuk memperkuat implementasi PJPK di tingkat Provinsi Maluku maupun kabupaten/kota.
Pada saat yang sama, BKKBN ingin mendorong Kampung Keluarga Berkualitas menjadi lokus pembangunan kependudukan dan pembangunan keluarga hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Menurutnya, Kampung Keluarga Berkualitas memiliki peran penting karena menjadi pendekatan pembangunan yang dapat mengintegrasikan berbagai indikator pembangunan kependudukan secara langsung di tengah masyarakat.
Untuk memperkuat pendekatan tersebut, tim telah melakukan focus group discussion (FGD) bersama kader pengelola Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Hunut.
“Harapannya bisa menjadi pengayaan bagi kami untuk kita implementasikan seluruh indikator-indikator PJPK di tingkat desa,” harapnya.
Edi juga meminta dukungan Pemerintah Provinsi Maluku agar proses penyempurnaan dokumen yang masih membutuhkan revisi dapat segera diselesaikan dan disampaikan kembali ke pemerintah pusat.
Ia menegaskan, PJPK bukan merupakan program milik BKKBN semata, melainkan menjadi bagian dari agenda pembangunan pemerintah daerah.
“PJPK bukan milik kami, bukan milik BKKBN, tapi milik pemerintah daerah dan menjadi misi kita bersama,” ujarnya.
Sadali: Bonus Demografi Harus Dikapitalisasi
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU mengatakan Maluku kini berada pada momentum penting dalam pembangunan kependudukan seiring memasuki periode bonus demografi.
Dominasi penduduk usia produktif, kata Sadali, merupakan modal pembangunan yang sangat besar. Namun, bonus demografi tidak otomatis menjadi keuntungan apabila tidak dikelola dengan kebijakan yang tepat.
“Bonus demografi harus dikapitalisasi melalui investasi pembangunan manusia, peningkatan kualitas keluarga, pendidikan, kesehatan, keterampilan, produktivitas, kesempatan kerja dan perlindungan sosial,” kata Sadali.
Ia mengingatkan, apabila tidak dikelola secara baik, besarnya penduduk usia produktif justru dapat menjadi tantangan bagi pemerintah, terutama dalam mengantisipasi pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan.
Karena itu, Pemprov Maluku memandang PJPK sebagai instrumen penting untuk memastikan pembangunan kependudukan berjalan terarah, terukur, terpadu dan berkelanjutan.
Peta jalan tersebut harus mampu menggambarkan kondisi kependudukan saat ini, persoalan yang dihadapi, proyeksi ke depan, sasaran yang hendak dicapai, strategi intervensi, indikator keberhasilan hingga pembagian peran antar-OPD dan lintas sektor.
“Pembangunan kependudukan tidak berhenti pada penyediaan data dan dokumen perencanaan, tetapi harus benar-benar menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan daerah,” ujarnya.
Sadali menilai Kampung Keluarga Berkualitas memiliki posisi strategis untuk menerjemahkan kebijakan pembangunan kependudukan hingga ke tingkat desa dan keluarga.
Kampung KB, kata dia, tidak sekadar program keluarga berencana, tetapi merupakan pendekatan pembangunan berbasis wilayah yang mengintegrasikan berbagai program untuk meningkatkan kualitas keluarga dan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, berbagai persoalan maupun praktik baik yang ditemukan di Kampung Keluarga Berkualitas harus menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi penyempurnaan kebijakan pembangunan kependudukan di tingkat provinsi.
Sadali juga menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan dari tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga desa dan kelurahan.
Prioritas yang telah ditetapkan dalam PJPK Provinsi Maluku harus diterjemahkan ke dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan kemudian diwujudkan melalui program di tingkat desa, kelurahan serta Kampung Keluarga Berkualitas.
Ia pun mengajak pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi dalam menghadapi bonus demografi.
“Mari kita bangun sinergi dan kolaborasi. Seluruh pemangku kepentingan harus bergerak dalam satu arah untuk mewujudkan masyarakat Maluku yang sehat, produktif, berdaya saing, sejahtera dan berkualitas,” ajaknya.
Melalui kegiatan tersebut, Pemprov Maluku dan BKKBN berharap implementasi PJPK tidak berhenti pada pencapaian administratif. Capaian 100 persen penyusunan dokumen diharapkan menjadi pijakan untuk memperkuat pelaksanaan pembangunan kependudukan secara nyata hingga tingkat desa dan keluarga.
Kampung Keluarga Berkualitas pun diharapkan semakin berperan sebagai lokus strategis dalam meningkatkan kualitas keluarga sekaligus mengoptimalkan bonus demografi bagi pembangunan Maluku. (JB-01)
