Jejakberita. Com, Ambon – Sebanyak 393 fasilitas kesehatan (faskes) di Provinsi Maluku memberikan layanan keluarga berencana (KB) gratis melalui program Pelayanan KB Serentak Awal Tahun 2026 atau PANTAU KB. Program ini berlangsung pada 9–15 Februari 2026 dan dapat diakses masyarakat di seluruh kabupaten/kota di Maluku.
Kick off PANTAU KB digelar secara virtual pada Rabu (11/2/2026) dan diikuti seluruh provinsi di Indonesia. Di Maluku, kegiatan dipusatkan di Puskesmas Salahutu, Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Pada hari pelaksanaan kick off, sebanyak 38 peserta KB telah terlayani di Puskesmas tersebut.
Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Mincie Ubro, S.Hut., M.Si, mewakili pelaksanaan kick off di daerah. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Negeri Tulehu, Kepala Puskesmas Tulehu, perwakilan Camat Salahutu, serta Ikatan Bidan Indonesia (IBI).
Pelayanan kontrasepsi gratis dilaksanakan di puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang tersebar di 11 kabupaten/kota di Maluku. Kota Ambon menjadi daerah dengan jumlah faskes terbanyak, yakni 95 titik layanan. Disusul Maluku Tengah 63 faskes dan Kepulauan Tanimbar 35 faskes.
Rincian jumlah tempat pelayanan KB di Maluku yakni Maluku Tengah (63), Maluku Tenggara (25), Kepulauan Tanimbar (35), Buru (17), Seram Bagian Timur (25), Seram Bagian Barat (25), Kepulauan Aru (32), Maluku Barat Daya (29), Buru Selatan (18), Kota Ambon (95), dan Kota Tual (29).
Sasaran utama program ini adalah ibu pascapersalinan, pascakeguguran, serta pasangan usia subur yang berpotensi menjadi akseptor baru.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, S.Ag., M.Pd, menegaskan bahwa pelayanan KB merupakan hak warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009.
“Pengaturan dan pengendalian kelahiran adalah hak warga negara, khususnya perempuan. Negara harus hadir memastikan layanan kontrasepsi tersedia dan mudah diakses. Ini bukan membatasi kelahiran, tetapi mengatur kelahiran secara sehat dan terencana,” ujar Wihaji.
Ia menyoroti pentingnya KB pascapersalinan mengingat masih tingginya angka kehamilan tidak direncanakan akibat keterlambatan pemasangan alat kontrasepsi setelah melahirkan.
“Banyak kehamilan tidak direncanakan terjadi karena keterlambatan atau belum terpasangnya alat kontrasepsi setelah melahirkan. Karena itu, layanan ini harus diprioritaskan,” katanya.
Wihaji juga meminta pemerintah daerah dan tenaga kesehatan memastikan ketersediaan alat kontrasepsi di seluruh wilayah. “Jika ada kekosongan alat kontrasepsi, segera dilaporkan. Hak masyarakat untuk mengatur jarak dan jumlah kelahiran harus dijamin. Layanan ini diberikan secara gratis,” tegasnya.
Secara terpisah, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, dr. Mauliwaty Bulo, M.Si, yang tengah mengikuti Rakernas Program Banggakencana di Jakarta, menyebut pelayanan serentak ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesertaan KB modern sekaligus menekan angka kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi (unmet need).
“Secara nasional, angka unmet need mengalami peningkatan. Karena itu, pelayanan serentak ini menjadi momentum untuk memperluas akses kontrasepsi, terutama bagi pasangan usia subur yang ingin menunda atau mengatur kehamilan namun belum menggunakan alat kontrasepsi,” ujarnya.
Menurutnya, sebagai wilayah kepulauan, Maluku memiliki tantangan tersendiri dalam pemerataan layanan kesehatan. Keterlibatan ratusan faskes menjadi kunci agar pelayanan benar-benar menjangkau masyarakat hingga ke daerah terpencil.
“Ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi bagian dari upaya berkelanjutan membangun keluarga berkualitas dan mendukung peningkatan kesehatan ibu dan anak di Maluku,” tambahnya.
BKKBN Maluku pun mengimbau pasangan usia subur memanfaatkan momentum layanan gratis ini dengan mendatangi fasilitas kesehatan terdekat hingga 15 Februari 2026.
“Perencanaan keluarga yang baik adalah bagian penting dari upaya kita bersama mewujudkan generasi Maluku yang sehat dan berkualitas,” tutupnya. (JB-01)
