Jejakberita. Com, Ambon – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/ BKKBN Provinsi Maluku mencatat capaian positif dalam pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk sepanjang tahun 2025.
Meski demikian, berbagai tantangan masih dihadapi, sehingga penguatan strategi dan kolaborasi lintas sektor terus didorong untuk mencapai target tahun 2026.
Capaian tersebut disampaikan dalam kegiatan Evaluasi Capaian Bidang Pengendalian Penduduk dan Dialog Kinerja Menuju Target 2026 yang digelar secara daring pada 3–6 Februari 2026. Kegiatan ini menjadi forum refleksi sekaligus penyusunan langkah strategis Program Bangga Kencana di Maluku.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, dr Mauliwaty Bulo, M.Si, mengatakan evaluasi tidak hanya menyoroti capaian indikator program, tetapi juga mengidentifikasi tantangan dan peluang perbaikan ke depan.
“Dinamika kependudukan sangat berkaitan dengan pembangunan sosial dan ekonomi. Karena itu, kebijakan pengendalian penduduk harus terencana, berbasis data, serta terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah,” ujar Mauliwaty.
Sepanjang 2025, program pengendalian penduduk di Maluku difokuskan pada penguatan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), Rumah Data Kependudukan (RDK), dan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK).
Pembentukan Kampung KB telah mencapai 100 persen sesuai jumlah desa dan kelurahan di Maluku. Dari total 731 Kampung KB yang sebelumnya berstatus dasar, sebanyak 335 Kampung KB berhasil meningkat klasifikasinya. Sementara itu, 396 Kampung KB lainnya ditargetkan untuk ditingkatkan pada tahun 2026.
Di sektor penguatan data, jumlah Rumah Data Kependudukan meningkat dari 816 RDK menjadi 836 RDK pada tahun 2025. BKKBN Maluku menargetkan pembentukan RDK di seluruh Kampung KB agar tersedia data kependudukan yang akurat dan mutakhir sebagai dasar perencanaan pembangunan.
Sementara pada sektor pendidikan, pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan menunjukkan lonjakan signifikan. Hingga 2025, tercatat 105 sekolah dari berbagai jenjang telah berstatus SSK, meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 32 sekolah.
Meski demikian, BKKBN Maluku mengakui perlu kerja keras berkelanjutan untuk memperluas jangkauan SSK, mengingat kondisi geografis Maluku yang bercirikan kepulauan serta keterbatasan akses antarwilayah.
“Kita harus jujur mengakui masih ada tantangan dan hambatan. Namun, tantangan itu jangan dijadikan penghalang, melainkan peluang untuk berkreasi dan berinovasi demi mencapai tujuan,” tegas Mauliwaty.
Melalui evaluasi dan dialog kinerja ini, Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Maluku menegaskan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi, mendorong inovasi program, serta menyusun langkah strategis yang lebih efektif guna mencapai target pengendalian penduduk tahun 2026 secara berkelanjutan. (JB-01)
