Jejakberita. Com, Ambon — Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Maluku mulai memperkuat tata kelola organisasi dengan memetakan berbagai potensi risiko yang dapat menghambat kinerja program. Langkah awal ini dilakukan melalui Rapat Pembahasan Identifikasi Risiko yang digelar pada Senin (26/1/2026).
Rapat tersebut diikuti seluruh perwakilan tim kerja di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku dan dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, dr. Mauliwaty Bulo.
Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya penerapan manajemen risiko secara sistematis dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja organisasi.
Menurut dr. Mauliwaty, setiap unit kerja perlu memiliki pemahaman yang sama terkait potensi risiko, baik yang bersifat strategis maupun operasional, agar pelaksanaan program dapat berjalan optimal dan sesuai target.
“Manajemen risiko harus diidentifikasi dan dipetakan dengan baik. Dengan pemetaan yang tepat, kita bisa mengantisipasi berbagai kemungkinan dan menyiapkan langkah mitigasi secara lebih terukur dan efektif,” ujar dr. Mauliwaty dalam rapat tersebut.
Dalam rapat itu, masing-masing unit kerja secara partisipatif melakukan identifikasi risiko yang berpotensi memengaruhi pencapaian target kinerja. Proses ini dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, serta transparansi dalam pengelolaan organisasi.
Hasil pembahasan identifikasi risiko tersebut nantinya akan menjadi dasar penyusunan peta risiko organisasi yang komprehensif. Dengan adanya peta risiko ini, setiap potensi kendala diharapkan dapat diantisipasi sejak dini sehingga dampaknya terhadap kinerja organisasi dapat diminimalkan.
Rapat pembahasan identifikasi risiko ini merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko terintegrasi di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku. Upaya tersebut sejalan dengan komitmen BKKBN untuk mewujudkan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pencapaian hasil.
(JB-01)
