Jejakberita. Com, Ambon – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) /BKKBN Perwakilan Maluku menegaskan bahwa penduduk bukan sekadar objek pembangunan, melainkan modal utama dalam menentukan arah dan keberhasilan pembangunan berkelanjutan di daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Mincie H. Ubro, saat mewakili Kepala Perwakilan BKKBN Maluku dalam Diseminasi Laporan Kependudukan Provinsi Maluku Tahun 2025 yang digelar di Baileo Kencana Kantor Perwakilan BKKBN Maluku, Ambon, Senin (15/12/2025).
“Penduduk bukan hanya objek pembangunan, tetapi subjek sekaligus modal strategis dalam memajukan bangsa dan daerah,” kata Ubro dalam sambutannya.
Menurutnya, dinamika kependudukan—mulai dari struktur, komposisi, persebaran hingga kualitas penduduk—memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas kebijakan pembangunan.
Karena itu, pembangunan nasional dan daerah yang berkelanjutan harus didasarkan pada pemahaman kependudukan yang kuat dan berbasis data.
Ubro menjelaskan, Kemendukbangga/BKKBN memiliki mandat strategis dalam pengendalian penduduk melalui penyediaan data, analisis, serta rekomendasi kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy.
“Instrumen yang kami gunakan antara lain Laporan Kependudukan Indonesia (LKI), Laporan Kependudukan Provinsi (LKP), Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK), serta Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK),” ujarnya.
Ia menambahkan, tahun 2025 menjadi momentum penting karena menandai awal implementasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025–2029.
Oleh sebab itu, hasil laporan kependudukan perlu didiseminasikan agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pemangku kepentingan.
“Laporan Kependudukan Provinsi Maluku 2025 memberikan gambaran capaian pembangunan kependudukan yang dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih responsif terhadap dinamika penduduk di berbagai wilayah,” jelasnya.
Kegiatan diseminasi tersebut dihadiri oleh perwakilan Bappeda Provinsi Maluku, BPS Provinsi Maluku, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku, serta Dinas PPKB dan Bappedalitbang Kota Ambon.
Hadir pula akademisi dari Universitas Pattimura, termasuk Ketua Pusat Studi Pedesaan dan Kependudukan, serta peserta lainnya. (JB-01)
