Jejakberita. Com, Malra — Layanan keluarga di Maluku Tenggara dinilai perlu lebih tepat sasaran seiring perubahan struktur penduduk yang kian terasa. Menjawab tantangan itu, BKKBN Maluku turun langsung mendampingi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) menyusun Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) sebagai arah kebijakan jangka panjang daerah.
Pendampingan yang berlangsung Rabu (19/11/2025) tersebut melibatkan lintas perangkat daerah—Bappeda Malra, OPD Dalduk dan KB, BPS, Dukcapil, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, hingga Dinas Kesehatan.
Keterlibatan multi-sektor ini menegaskan bahwa isu kependudukan bukan sekadar soal jumlah, tetapi menyangkut layanan dasar yang langsung berdampak pada masyarakat, mulai dari kesehatan ibu-anak hingga perlindungan kelompok rentan.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, dr. Mauliwaty Bulo, M.Si., menekankan pentingnya dokumen perencanaan yang mampu menjawab dinamika demografi jangka panjang.
“Perencanaan kependudukan yang terintegrasi dan komprehensif sangat penting untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif,” ujarnya.
Menurutnya, perubahan struktur usia—terutama bertambahnya penduduk lanjut usia dan kelompok rentan—harus diantisipasi dengan kebijakan yang lebih sistematis.
“Dengan tantangan pergeseran struktur usia seperti sekarang, DBPK dan PJPK menjadi instrumen strategis yang tidak bisa diabaikan,” tambahnya.
Mauliwaty Bulo juga mengungkapkan bahwa meski penyusunan PJPK idealnya dilakukan sebelum RPJMD, sejumlah indikator telah masuk ke dalam dokumen perencanaan daerah.
“Sebanyak 30 indikator PJPK telah diinternalisasikan ke dalam RPJMD,” jelasnya.
Pendampingan ini berlangsung beriringan dengan peluncuran nasional PJPK 2025–2029 oleh Kemendukbangga/BKKBN dan UNFPA Indonesia di Jakarta.
Dokumen nasional tersebut menjadi rujukan bagi daerah dalam memaksimalkan potensi penduduk usia produktif serta menghadapi risiko bonus demografi yang tidak terserap.
Dalam peluncuran itu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, S.Ag., M.Pd, menekankan pentingnya data sebagai fondasi kebijakan.
“Kata kuncinya adalah data. Grand design dan peta jalan ini dimulai dari data,” tegasnya.
Melalui penyusunan PJPK, Pemkab Malra diharapkan memiliki arah yang lebih jelas dalam merumuskan program pembangunan keluarga, mulai dari ketahanan keluarga, pemerataan layanan kesehatan dan KB, hingga perlindungan bagi kelompok rentan.
BKKBN Maluku berharap pendampingan ini memperkuat fokus pembangunan kependudukan Maluku Tenggara dalam beberapa tahun mendatang. (JB-01)
