Jejakberita. Com, Jakarta – Pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) sekaligus Kepala BKKBN, Dr. H. Wihaji, S.Ag., M.Pd, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting (PPS) Tahun 2025, yang berlangsung di Auditorium J. Leimena, Gedung Adhyatma, Kementerian Kesehatan, Rabu (12/11).
Dengan mengusung tema “Mengukuhkan Komitmen Bersama untuk Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia”, Rakornas ini menjadi momentum penting memperkuat sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.
“Atas nama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah berkenan hadir dan memberikan arahan dalam Rakornas ini,” ujar Wihaji dalam laporannya.
Wihaji menegaskan bahwa penurunan stunting kembali menjadi prioritas nasional, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.
“Target penurunan stunting membutuhkan kerja bersama seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga ke tingkat desa dan posyandu,” tegasnya.
Rakornas PPS 2025 diikuti sekitar 300 peserta secara luring dan ribuan peserta daring dari seluruh Indonesia, yang terdiri dari menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati/wali kota, mitra pembangunan, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, kader posyandu, dan media.
Empat Fokus Rakornas
Pelaksanaan Rakornas yang diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 ini memiliki empat tujuan utama, yakni:
1. Mengkonsolidasikan capaian, tantangan, dan pembelajaran dari pelaksanaan penurunan stunting periode 2018–2024.
2. Memperkuat sinergi lintas sektor antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
3. Mengukuhkan komitmen pimpinan nasional dan daerah melalui pembacaan serta penandatanganan komitmen bersama.
4. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada daerah, lembaga, dan kader berprestasi.
Dalam Rakornas tersebut juga diserahkan sejumlah penghargaan, di antaranya:
Insentif fiskal kinerja penurunan stunting oleh Wakil Presiden;
Penghargaan kabupaten/kota berkinerja baik oleh Menteri Dalam Negeri;
Penghargaan intervensi spesifik dan kader posyandu teladan oleh Menteri Kesehatan;
Penghargaan Program GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Tegas Tuntas Stunting) oleh TPPS.
Wapres Tekankan Kebijakan yang Presisi
Dalam arahannya, Wakil Presiden RI menegaskan pentingnya penyusunan arah kebijakan percepatan penurunan stunting 2025–2029 secara presisi dan disiplin.
“Setiap kebijakan harus jelas siapa yang mengerjakan, di mana dan kapan pelaksanaannya, serta berapa besar pembiayaannya,” ujar Wapres.
Menurutnya, hal ini penting agar pelaksanaan di lapangan berjalan lebih fokus, efektif, dan tepat sasaran.
Berdasarkan hasil kajian BKKBN dan para pakar kesehatan, terdapat empat faktor utama penyebab stunting yang perlu ditangani serius, yaitu:
1. Kurangnya asupan gizi;
2. Sanitasi yang tidak memadai;
3. Terbatasnya akses air bersih;
4. Pernikahan dini.
Untuk itu, Wihaji menegaskan pentingnya pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai sektor dengan pembiayaan yang berkeadilan. Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah program MTQ (Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Non-PAUD) guna mendukung perbaikan gizi masyarakat hingga pelosok desa.
“Rakornas ini menjadi momentum penting untuk meneguhkan kembali semangat dan komitmen seluruh pihak dalam membangun Generasi Emas Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, dan bebas dari stunting,” pungkas Wihaji.
(JB-01)
