Jejakberita. Com, Ambon – Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, menyatakan bahwa stunting bukan lagi persoalan kesehatan semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.
Pernyataan ini disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Mitra Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Maluku Tahun 2025 di Hotel Zest, Ambon, pada Selasa (4/11/2025).
Hingga 2023–2024, prevalensi stunting di Maluku masih berada di angka 28,4 persen, jauh di atas target nasional 14 persen, dan menempatkan Maluku dalam 18 provinsi dengan angka stunting tertinggi di Indonesia.
“Dulu stunting tidak dianggap isu besar, tetapi sekarang menjadi sangat penting. BKKBN bukan hanya urusan keluarga berencana, tapi menjadi lembaga terdepan dalam percepatan penurunan stunting,” kata Vanath.
Rakor ini dihadiri jajaran OPD Provinsi Maluku, instansi vertikal, TNI-Polri, organisasi perempuan, LSM, hingga mitra kerja lintas sektor. Vanath menegaskan penanganan stunting tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga. Perlu kolaborasi antara sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, hingga pemberdayaan perempuan.
Stunting Bukan Sekadar Kekurangan Gizi
Vanath menyoroti bahwa stunting bukan hanya disebabkan kekurangan gizi, tetapi juga rendahnya pengetahuan orang tua, pola asuh yang salah, hingga masalah ekonomi keluarga.
“Banyak anak menikah muda, belum paham merawat bayi dengan benar. Akhirnya anak mereka rentan stunting,” ujarnya.
Menurutnya, pendidikan orang tua dan penguatan ekonomi keluarga menjadi kunci utama. “Jika ekonomi keluarga kuat, gizi anak terpenuhi. Kalau belum, pemerintah wajib hadir dengan program mitigasi dan pemberdayaan,” tegasnya.
Langkah Pemerintah dan Strategi 2026
Pemprov Maluku telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur. Mulai 2026, program stunting akan dimasukkan lebih kuat dalam perencanaan daerah dan melibatkan seluruh OPD agar penanganannya terukur dan terpadu.
Vanath mengajak seluruh pihak menjadikan penurunan stunting sebagai gerakan bersama. Ia mengibaratkan penanganan stunting seperti merawat pohon pala agar berbuah produktif.
“Kita tidak perlu banyak anak, tapi anak-anak yang sehat dan produktif. Mereka inilah generasi menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.
Laporan Kepala BKKBN Maluku
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, dr. Mauliwaty Bulo, dalam laporannya menjelaskan bahwa rakor ini menjadi ajang evaluasi Program Bangga Kencana serta penyusunan strategi percepatan penurunan stunting.
Data program kependudukan dan keluarga berencana di Maluku:
Total Fertility Rate (TFR): 2,42
Penggunaan kontrasepsi modern (mCPR): 51,82%
Unmet Need (kebutuhan KB tidak terpenuhi): 26,9%
DAK Subbidang KB 2025: Rp 41,62 miliar untuk 11 kabupaten/kota
Mauliwaty juga menyebut beberapa faktor pemicu stunting, antara lain minimnya pengetahuan pengasuhan, akses gizi yang terbatas, sanitasi buruk, serta layanan ANC dan PNC yang belum optimal.
Beberapa tantangan yang dihadapi:
Keterbatasan alat dan obat kontrasepsi
Tingginya unmet need
Minimnya tenaga pendamping keluarga
Akses sanitasi dan air bersih yang belum merata
Solusi yang disiapkan:
Peningkatan layanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Kolaborasi dengan Dinkes dan BPJS memanfaatkan JKN
Pelatihan berkelanjutan untuk Tim Pendamping Keluarga
Penguatan program remaja GenRe untuk cegah pernikahan dini
Acara dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemprov Maluku dan BKKBN terkait peningkatan kualitas SDM berbasis kependudukan. BKKBN dan BPS juga menandatangani kerja sama harmonisasi Rumah Data Kependudukan dan Desa Cinta Statistik menuju satu data terintegrasi.
Di akhir sambutan, Vanath mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas keamanan dan kerukunan di Maluku.
“Semua yang kita bahas hari ini tidak ada artinya jika kita hidup dalam konflik. Maluku harus tetap aman dan harmonis,” tegasnya.
(JB-01)
