Jejakberita. Com, Ambon – Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, dr. Mauliwaty Bulo, M.Si, bersama Tim Kerja Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk) mengikuti Forum Nasional Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) yang digelar secara virtual, Rabu (15/10/2025).
Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Menteri (Sesmen) Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Prof. Budi Setiyono, S.Sos., M.Pol.Admin., Ph.D, itu membahas strategi tata kelola kependudukan yang terintegrasi menuju pembangunan manusia Indonesia yang berkelanjutan.
Forum ini diikuti secara daring dari Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah seperti Bappeda Provinsi Maluku, Bappedalitbang Kota Ambon, Dinas Dukcapil Provinsi Maluku, serta Dinas PPKB Kota Ambon. Sementara perangkat daerah dari kabupaten/kota lainnya turut bergabung secara virtual dari daerah masing-masing.
Dalam arahannya, Prof. Budi Setiyono menekankan pentingnya tata kelola kependudukan integralistik sebagai fondasi bagi negara maju. Menurutnya, sinergi antara pusat dan daerah harus diperkuat agar kebijakan dan program pengendalian penduduk lebih terukur dan tepat sasaran.
“Melalui PJPK, arah kebijakan pembangunan dapat lebih terukur, terintegrasi, dan berkelanjutan,” ujar Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/BKKBN, Dr. Eng. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, dalam paparannya.
Sementara itu, dr. Mauliwaty Bulo menyebut pelaksanaan PJPK menjadi langkah penting untuk memastikan arah pembangunan di Maluku semakin berbasis data dan sesuai kebutuhan wilayah.
“Peta jalan ini menjadi panduan bagi daerah untuk memastikan pembangunan manusia berjalan seimbang, tidak hanya dari sisi jumlah penduduk, tetapi juga kualitas dan pemerataannya,” kata Mauliwaty usai kegiatan.
Forum Nasional PJPK diikuti oleh seluruh Bappeda/Bappelitbangda tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Kegiatan ini bertujuan memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan peta jalan kependudukan, memberikan bimbingan teknis penyusunan PJPK, serta memperkokoh koordinasi lintas sektor berbasis data menuju peningkatan kualitas sumber daya manusia. (JB-01)
