Jejakberita. Com, Ambon – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Maluku mendorong penyusunan kebijakan pembangunan yang berwawasan kependudukan. Upaya ini dilakukan lewat kegiatan Fasilitasi Pendampingan Penyusunan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan yang digelar di Baileo Kencana, Kantor Perwakilan BKKBN Maluku, Kamis (16/10/2025).
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, dr. Mauliwatty Bulo, M.Si, membuka kegiatan tersebut dan menegaskan pentingnya menjadikan isu kependudukan sebagai fokus utama dalam pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
“Isu kependudukan menjadi kunci dalam memanfaatkan bonus demografi untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Kebijakan kependudukan dalam RPJPN 2025–2045 bertujuan menciptakan penduduk yang berkualitas, sejahtera, dan berdaya saing global,” ujar dr. Mauliwatty.
Ia menjelaskan, isu strategis kependudukan yang diatur dalam RPJPN meliputi pengelolaan pertumbuhan penduduk, pemerataan persebaran, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) dihadirkan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melakukan transformasi kebijakan kependudukan secara sistematis dan berkelanjutan.
“Transformasi kebijakan ini menjadi prasyarat utama dalam membangun tata kelola pembangunan kependudukan yang baik, agar seluruh program bisa berjalan cepat dan berorientasi pada peningkatan kualitas penduduk,” jelasnya.
Lebih lanjut, dr. Mauliwatty menilai penyusunan kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan di daerah merupakan langkah strategis untuk mengintegrasikan variabel kependudukan ke dalam kebijakan sektoral.
“Melalui proses penyusunan yang terarah, partisipatif, dan berbasis bukti, diharapkan lahir program-program pembangunan yang menempatkan penduduk sebagai subjek sekaligus objek pembangunan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Mauliwatty juga mengajak seluruh peserta untuk menjadikan kegiatan ini sebagai ruang penguatan komitmen dan kolaborasi lintas instansi.
“Saya berharap forum ini tidak hanya menjadi ajang berbagi pengetahuan, tetapi juga memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarinstansi,” ungkapnya.
Kegiatan yang berlangsung sehari tersebut diakhiri dengan sesi diskusi dan penyusunan langkah tindak lanjut bersama lintas sektor.
Turut hadir dalam kegiatan ini Bappeda Provinsi Maluku, Pusat Studi Pedesaan dan Kependudukan Universitas Pattimura, serta perwakilan Bappeda Litbang dan OPD Pengendalian Penduduk dan KB kabupaten/kota se-Maluku yang mengikuti secara virtual. (JB-01)
