DPRD Maluku

Jejakberita. Com, Ambon – Pengadaan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) umat Muslim di kawasan Air Besar, Kota Ambon, akhirnya memasuki tahap akhir. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maluku telah membayar uang

Jejakberita. Com, Ambon – Rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi I DPRD Provinsi Maluku untuk membahas sengketa lahan Kahena, Kota Ambon, terpaksa ditunda. Penundaan dilakukan lantaran Sekretaris Daerah (Sekda)

Jejakberita. Com, Ambon – Persoalan serius di dunia pendidikan Maluku kembali mencuat. Anggota DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias, secara terbuka mengungkap masalah moral kepala sekolah, pimpinan sekolah yang jarang berada

Jejakberita. Com, Ambon – DPRD Provinsi Maluku menyoroti persoalan penempatan aparatur sipil negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di sektor pendidikan yang dinilai belum transparan. Badan Kepegawaian

Jejakberita. Com, Ambon – Komisi I DPRD Provinsi Maluku menegaskan penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun tenaga paruh waktu di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku tidak boleh dilakukan secara

Jejakberita. Com, Ambon – Komisi I DPRD Provinsi Maluku menegaskan penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun tenaga paruh waktu di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku tidak boleh dilakukan secara

Jejakberita. Com, Ambon – Pelaksanaan pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru) di Provinsi Maluku mendapat sorotan dari DPRD Maluku. Komisi III DPRD menilai pengamanan serta pelayanan transportasi selama momentum Nataru

Jejakberita. Com, Ambon – Banjir yang hampir setiap tahun melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Maluku Tengah kembali mendapat sorotan serius. Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Allan Lohy, menilai luapan

Jejakberita. Com, Ambon – Pengembangan pariwisata dan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah kepulauan menjadi aspirasi utama masyarakat yang diserap Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Fauzan Rahawarin, saat melaksanakan reses di

Jejakberita. Com, Ambon – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Maluku mendesak Gubernur Maluku segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja aparatur sipil negara (ASN) dan organisasi perangkat daerah (OPD) di awal