Ambon. Jb, Com — Pemerintah Provinsi Maluku terus menggenjot optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan sistem pajak daerah berbasis elektronik hingga penambahan objek pungutan baru. Dalam revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 02 Tahun 2024 yang kini berproses di Kementerian Dalam Negeri RI, terdapat sekitar seribu objek baru yang akan dipungut oleh Pemprov Maluku.
Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku, Djalaludin Salampessy, saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk “Optimalisasi Potensi PAD dan Alternatif Pembiayaan Daerah” yang berlangsung di Lantai II Kantor Gubernur Maluku, Ambon, Senin (25/5/2026).
Dalam paparannya, Djalaludin menjelaskan sejumlah langkah strategis yang tengah dilakukan Bapenda untuk meningkatkan penerimaan daerah. Salah satunya melalui pembangunan sistem elektronifikasi pajak dan retribusi daerah yang kini terus dikembangkan.
Selain itu, ia juga memaparkan capaian target triwulan I pada sektor pajak daerah, pelaksanaan kegiatan swiping bersama di 11 kabupaten/kota se-Maluku, hingga layanan Samsat Sabtu yang telah dibuka di kawasan MCM Mall.
“Berbagai kerja-kerja ini dilakukan dalam rangka optimalisasi peningkatan PAD daerah,” ujar Djalaludin.
Tak hanya itu, Bapenda Maluku juga melakukan roadshow ke seluruh kabupaten/kota guna mendorong mekanisme bagi hasil pungutan opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) kepada pemerintah provinsi. Upaya penyelesaian tunggakan kendaraan dinas berpelat merah juga terus dilakukan sebagai bagian dari penertiban administrasi pajak daerah.
Diskusi tersebut digelar sebagai bagian dari penguatan tata kelola data daerah yang terintegrasi, peningkatan kapasitas fiskal daerah, serta pengembangan alternatif pembiayaan pembangunan yang inovatif dan berkelanjutan.
Kegiatan itu turut dihadiri perwakilan Direktorat Kementerian Keuangan RI, Kepala Perwakilan SKALA Wilayah Maluku, Kepala BPKAD Provinsi Maluku, Kepala Bappeda Provinsi Maluku, serta sejumlah pimpinan OPD di lingkup Pemprov Maluku, di antaranya Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku. (JB-01)
