AMBON. Jejakberita, Com — Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mendorong Pemerintah Provinsi Maluku memperkuat peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di tingkat tapak. Strategi yang didorong bukan hanya pemadaman, tetapi juga pengembangan bioekonomi agar masyarakat memperoleh manfaat ekonomi sekaligus memiliki kepentingan kuat dalam menjaga kelestarian hutan.
Hal tersebut mengemuka dalam Diskusi Penguatan KPH dalam Pengendalian Kebakaran Hutan melalui Pengembangan Bioekonomi di Provinsi Maluku yang berlangsung di Rumah Pohon Negeri Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Kamis (27/8/2026).
Sambutan selamat datang Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, dalam kegiatan tersebut dibacakan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Haikal Baadilla, S.Hut., M.Si.
Dalam sambutannya, Sadali menegaskan hutan bukan sekadar kawasan yang dipenuhi pepohonan, tetapi merupakan sumber kehidupan dan penghidupan masyarakat.
“Ketika kita berbicara mengenai kebakaran hutan, yang kita lindungi bukan hanya kawasan hutannya, tetapi juga kehidupan masyarakat yang bergantung pada hutan tersebut,” demikian sambutan Sadali yang dibacakan Haikal.
Sadali menyebut KPH memiliki posisi strategis karena berada langsung di tingkat tapak. Karena itu, KPH harus mampu mengembangkan komoditas unggulan, memperkuat Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), serta membantu membuka akses pasar bagi produk masyarakat.
Ia menegaskan hasil diskusi tidak boleh berhenti sebagai rekomendasi.
“Jangan sampai setelah FGD selesai, selesai pula pembahasannya. Justru setelah kegiatan ini, kita harus memiliki langkah nyata,” ujarnya dalam sambutan tersebut.
Menurut Sadali, memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan kepada masyarakat dapat menjadi salah satu cara efektif untuk membangun kesadaran menjaga hutan.
“Menjaga hutan tidak harus selalu dimulai dengan melarang masyarakat masuk ke hutan, tetapi dapat dimulai dengan memberikan alasan kepada masyarakat untuk menjaga hutan. Salah satu alasan terkuat adalah manfaat ekonomi yang berkelanjutan,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan Ir. Erwan Sudaryanto, M.M., M.Hut., dalam keynote speech mengatakan karhutla masih menjadi tantangan besar dalam pengelolaan hutan lestari di Indonesia.
Erwan menyampaikan luas karhutla secara nasional mencapai sekitar 1,65 juta hektare pada 2019, sekitar 1,16 juta hektare pada 2023, dan sekitar 376 ribu hektare pada 2024.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya langkah pencegahan dan kesiapsiagaan yang lebih kuat, terutama di tingkat tapak.
“Pengendalian kebakaran hutan tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan pemadaman api semata,” kata Erwan.
Ia menjelaskan bioekonomi kehutanan dapat menjadi bagian dari solusi melalui pengembangan agroforestri dan hasil hutan bukan kayu seperti madu, bambu, rotan, getah, resin serta minyak atsiri.
KPH, lanjut Erwan, diharapkan tidak hanya menjadi institusi administratif, tetapi mampu menjadi pusat pengelolaan hutan lestari, pengendalian kebakaran, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bioekonomi.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Haikal Baadilla, Kepala BPHL Wilayah XVI Ambon, para kepala UPT Kementerian Kehutanan dan KPH lingkup Maluku, akademisi Universitas Pattimura, perwakilan KTH/KUPS, BPBD Maluku, unsur Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, Brigade Kebakaran Hutan, mitra pembangunan serta peserta diskusi lainnya.
Rangkaian kegiatan juga mencakup kunjungan lapangan ke lokasi bekas kebakaran di Leahari, praktik bioekonomi masyarakat di HKM Hatiari Airlow, termasuk pengembangan lebah madu dan kolang-kaling, serta kunjungan ke PT KOBUMI dan gudang agroforestri rempah Kepulauan Maluku di Tawiri.
Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berharap lahir rekomendasi konkret untuk memperkuat KPH sekaligus mendorong ekonomi masyarakat berbasis potensi hutan.
“Katong sama-sama jaga hutan. Karena hutan terjaga, masyarakat sejahtera, Maluku semakin kuat,” pesan Sadali.
Kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan stan pameran dan penanaman bibit pohon yang berlokasi di rumah pohon negeri Waai. (JB-01)
