Ambon. Jejakberita, Com – Gubernur Maluku memimpin langsung apel gelar pasukan pengamanan Idul Fitri melalui Operasi Ketupat 2026 yang digelar di Lapangan Tahapary Polda Maluku, Kamis (12/3/2026).
Apel ini menjadi tanda dimulainya operasi terpadu lintas sektor untuk memastikan perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah di Maluku berlangsung aman, tertib, dan nyaman.
Kegiatan diawali dengan deklarasi tokoh agama yang mengajak masyarakat menjaga situasi keamanan dan ketertiban, khususnya pada malam takbiran, agar berlangsung damai dan penuh kekhidmatan.
Dalam apel tersebut, Gubernur Maluku yang bertindak sebagai komandan apel juga melakukan penyematan tanda pita kepada perwakilan personel pengamanan sebagai simbol dimulainya Operasi Ketupat 2026.
Pada kesempatan itu, gubernur membacakan amanat Listyo Sigit Prabowo selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam sambutan tersebut ditegaskan bahwa apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personel, sarana, dan prasarana sebelum operasi pengamanan Idul Fitri dilaksanakan.
Operasi ini juga menjadi wujud sinergi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, pemerintah daerah, serta berbagai instansi terkait dalam mengamankan arus mudik dan arus balik Lebaran 2026.
Dalam amanat itu juga disampaikan bahwa kondisi global saat ini masih menghadapi dinamika yang kompleks, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada stabilitas ekonomi dunia dan fluktuasi harga energi.
Namun demikian, pemerintah memastikan kondisi pasokan energi nasional tetap aman. Berdasarkan data Pertamina, stok bahan bakar minyak (BBM) dan gas nasional dalam kondisi mencukupi selama masa mudik Lebaran. Masyarakat pun diimbau membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan panic buying.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa perayaan Idul Fitri merupakan agenda nasional yang berdampak besar terhadap mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi. Karena itu, pemerintah telah menerbitkan sejumlah kebijakan pengaturan lalu lintas selama masa angkutan Lebaran 2026.
Kebijakan tersebut meliputi pembatasan operasional angkutan barang, penerapan sistem one way, contraflow, serta ganjil genap di sejumlah jalur utama. Selain itu, proyek konstruksi jalan juga akan ditunda sementara untuk memperlancar arus kendaraan selama periode mudik dan balik.
Pemerintah juga mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat seperti kriminalitas, balap liar, hingga potensi konflik kelompok. Oleh karena itu, seluruh personel pengamanan diminta meningkatkan patroli rutin di titik-titik rawan.
Selain aspek keamanan, kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana juga menjadi perhatian dalam operasi ini, termasuk penyiapan tim tanggap darurat serta dukungan sarana dan prasarana penanganan bencana.
Strategi komunikasi publik juga dioptimalkan agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas terkait rekayasa lalu lintas, layanan kepolisian, serta pesan-pesan keamanan selama masa mudik.
Layanan darurat 110 milik Kepolisian Negara Republik Indonesia juga diminta terus dioptimalkan untuk memberikan pelayanan cepat, responsif, dan solutif bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan.
Operasi pengamanan ini melibatkan berbagai unsur, antara lain TNI/Polri, pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BMKG, Basarnas, Pertamina, Jasa Raharja, hingga unsur relawan dan organisasi masyarakat.
Turut hadir dalam apel tersebut unsur Forkopimda Provinsi Maluku, Wakil Ketua DPRD Maluku, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, jajaran TNI/Polri, tokoh agama, serta pimpinan organisasi dan instansi terkait.
Pengamanan terpadu melalui Operasi Ketupat 2026 ini diharapkan mampu mewujudkan tema nasional pengamanan Lebaran tahun ini, yakni “Mudik Aman, Keluarga Nyaman.” (JB-01)
