Piru.Jejakberita,Com– Keputusan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang membatalkan rencana pembangunan Pelabuhan Terpadu Now Port di Waisarisa, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, memicu kekecewaan masyarakat Pulau Seram.
Direktur Walang Aspirasi Rakyat (WAR) Maluku, Kristen Sea, AM. Pd. S. Pd, menilai pembatalan tersebut menjadi pukulan bagi harapan pembangunan kawasan Seram.
Dalam keterangan tertulis yang diterima media ini, Sabtu (7/3/2026), Kristen Sea mengatakan keputusan pemindahan rencana pembangunan pelabuhan terpadu dari Pulau Seram ke wilayah Wai di Pulau Ambon menimbulkan kekecewaan luas di kalangan masyarakat.
Menurutnya, sebelumnya Gubernur Hendrik Lewerissa bersama Bupati Seram Bagian Barat Asri Arman bahkan telah melakukan kajian hingga kunjungan ke Jepang untuk membangun kerja sama guna menyukseskan program nasional Pelabuhan Terpadu Now Port di wilayah Waisarisa.
“Keputusan pemindahan pelabuhan terpadu ini membuat masyarakat Pulau Seram merasa kecewa dan menyesal. Padahal berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong realisasi program nasional tersebut,” ujar Sea.
Ia meminta Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat lebih serius menyelesaikan persoalan tersebut agar kepercayaan masyarakat Pulau Seram dapat kembali pulih.
Selain itu, Sea juga menyoroti peran lima anggota DPRD Provinsi Maluku yang dinilai tidak mampu mengawal serta mengintervensi program nasional pembangunan pelabuhan tersebut di wilayah Waisarisa, Kecamatan Kairatu Barat.
Menurutnya, kondisi ini menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat dan pemuda Pulau Seram karena wilayah tersebut dinilai hanya dijadikan alat politik dalam agenda pembangunan dan geopolitik di Maluku.
“Pulau Seram selama ini hanya dijadikan sebagai isu politik dan pelengkap pembangunan. Ini yang membuat masyarakat merasa kecewa,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa masyarakat Pulau Seram yang dikenal sebagai Nusa Ina atau Pulau Ibu meminta Gubernur Maluku memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik terkait kepastian pembangunan pelabuhan terpadu tersebut, termasuk rencana pemindahan ibu kota provinsi ke Pulau Seram.
“Pemerintah harus menyampaikan secara terbuka agar ada kepastian. Jangan sampai masyarakat Pulau Seram terus merasa hanya dijadikan pelengkap dan lelucon dalam pembangunan,” tutupnya.
(JB-01)
