Ambon. Jejakberita, Com – Keputusan Pemerintah Provinsi Maluku memindahkan rencana pembangunan Maluku Integrated Port (MIP) dari Waisarisa, Kabupaten Seram Bagian Barat, ke Kota Ambon dinilai sebagai langkah strategis berbasis kajian teknis dan pertimbangan ekonomi jangka panjang.
Kebijakan tersebut disebut bukan keputusan politis, melainkan hasil studi komprehensif bersama pemerintah pusat, investor, dan dukungan analisis lembaga internasional.
Pemerhati kebijakan publik Jusak Sahumena mengatakan, peralihan lokasi proyek Maluku Integrated Port (MIP) merupakan pilihan terjal yang tidak mudah. Namun, menurutnya, keputusan itu lahir dari pertimbangan matang demi menjadikan pelabuhan bukan sekadar tempat sandar kapal, melainkan mesin pertumbuhan ekonomi regional menuju ekonomi global.
“Konsep yang dibangun sejalan dengan teori regionalisasi pelabuhan, khususnya dalam konteks wilayah kepulauan seperti Maluku. Pelabuhan harus terhubung dengan kota sebagai simpul distribusi dan didukung hinterland atau daerah penyangga,” ujar Jusak dalam keterangannya, Sabtu (28/2/2026).
Ia menjelaskan, hinterland berfungsi sebagai pemasok pangan, bahan baku, dan tenaga kerja yang menopang aktivitas ekonomi pelabuhan. Dalam skema ini, Kota Ambon ditempatkan sebagai hub distribusi regional, sementara Kabupaten Seram Bagian Barat dan daerah lain di Maluku berperan sebagai basis produksi.
Menurutnya, penempatan Ambon sebagai simpul distribusi akan memberikan nilai tambah terhadap daerah-daerah produksi, khususnya kabupaten terdekat. Model hub-hinterland tersebut diyakini mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian Maluku secara keseluruhan.
“Dengan kondisi fiskal daerah saat ini, pendekatan konektivitas dan efisiensi menjadi kunci. Pusat layanan regional di Ambon dapat memperkuat distribusi dan mempercepat arus barang serta jasa,” katanya.
Jusak juga menilai keputusan yang diambil di bawah kepemimpinan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath sebagai langkah berani dalam menjaga keberlanjutan proyek strategis tersebut.
Ia menegaskan, penyesuaian lokasi MIP bukan bentuk keberpihakan ataupun keputusan politik, melainkan murni berdasarkan hasil studi kelayakan, analisis teknis, serta efisiensi proyek.
Di tengah munculnya berbagai isu dan narasi negatif, Jusak mengajak masyarakat untuk mengedepankan semangat kebersamaan khas Maluku. Menurutnya, perbedaan pandangan dan kekecewaan publik seharusnya menjadi ruang dialog produktif, bukan saling menjatuhkan.
“Budaya orang basudara adalah baku dukung satu deng yang laeng. Kritik itu penting, tetapi harus produktif dan solutif,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi pernyataan terbuka Gubernur Maluku di sejumlah media yang dinilainya sebagai bentuk penghormatan kepada masyarakat, khususnya warga Seram Bagian Barat, atas perubahan rencana tersebut. Komunikasi yang jujur dan terbuka disebut menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik.
Lebih jauh, pembangunan pelabuhan modern itu diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat lokal melalui penguatan sektor produksi dan konektivitas antarwilayah di Maluku.
“Keputusan seorang pemimpin memang tidak selalu menyenangkan semua pihak. Namun, jika lahir dari kajian dan niat membangun daerah, maka itu harus kita dukung bersama demi Maluku yang lebih baik,” tutupnya.
(JB-01)
