Jb. Com, Masohi — Dalam rangka memperkuat perencanaan pembangunan berbasis kependudukan di tingkat daerah, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan Pendampingan Penyusunan Indikator Program Bangga Kencana dalam Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Maluku Tengah. Kegiatan berlangsung di Kantor Bappedalitbang Maluku Tengah, Kamis (17/7/2025).
Langkah ini menjadi bagian penting dalam proses sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah, khususnya dalam penerjemahan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) menjadi arah kebijakan yang lebih teknis dan implementatif di daerah.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, dr. Mauliwaty Bulo, M.Si., menyampaikan bahwa GDPK selama ini disusun dalam lingkup makro, sehingga memerlukan penjabaran teknis melalui penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025–2029 disertai rencana aksi yang terukur.
“GDPK adalah rancang induk nasional, tapi pelaksanaannya di daerah memerlukan instrumen kebijakan yang lebih terarah dan operasional. Karena itu, penyusunan peta jalan sangat dibutuhkan,” ujarnya.
Baru 12 Indikator Diakomodasi dalam RPJMD
Menurut dr. Mauliwaty, saat ini Kabupaten Maluku Tengah baru mengakomodasi 12 dari 30 indikator kependudukan nasional ke dalam RPJMD. Kondisi ini menjadi perhatian serius dan perlu ditindaklanjuti secara lintas sektor.
“Momentum penyusunan RPJMD dan Renstra perangkat daerah saat ini sangat strategis. Kita harus memastikan indikator kependudukan dan program Bangga Kencana terintegrasi secara utuh dalam perencanaan pembangunan daerah,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara BKKBN dengan OPD terkait agar indikator yang menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM), pengendalian penduduk, dan pembangunan keluarga mendapat tempat dalam prioritas pembangunan daerah.
Pertegas Arahan Pemerintah Pusat
Kegiatan ini sekaligus menindaklanjuti surat dari Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang menekankan pentingnya integrasi indikator urusan pengendalian penduduk dan KB ke dalam dokumen perencanaan daerah.
“Dengan adanya rujukan formal dari pusat, kita punya pijakan kuat untuk mendorong indikator ini masuk dalam RPJMD, RKPD, dan dokumen strategis lainnya,” kata dr. Mauliwaty.
Ia mengajak seluruh peserta aktif berdiskusi dan menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan sasaran program Bangga Kencana yang telah ditetapkan secara nasional.
“Kami berharap pertemuan ini dapat menghasilkan rumusan teknis yang mendukung pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana secara berkelanjutan di Maluku Tengah,” tutupnya.
Hadirkan Kolaborasi Lintas Sektor
Kegiatan pendampingan ini dihadiri oleh Kepala Dinas PPKB Maluku Tengah Abdul Latif Key, S.Sos., perwakilan Bappedalitbang, Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Tengah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta jajaran Perwakilan BKKBN Maluku dan perangkat daerah lainnya.
Forum ini diharapkan dapat menjadi titik tolak penguatan kebijakan pembangunan berbasis data dan memperluas jangkauan program Bangga Kencana secara terstruktur di tingkat lokal. (JB-01)
