Jb. Com, Jakarta, 14 Juli 2025 – BPJS Kesehatan terus membuktikan komitmennya dalam menghadirkan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merata dan mudah diakses hingga ke daerah pedalaman dan perbatasan Indonesia.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengungkapkan, hingga akhir 2024 jumlah peserta JKN mencapai 278,1 juta jiwa atau 98,45% dari total populasi. Sebanyak 35 provinsi dan 473 kabupaten/kota juga telah mencapai Universal Health Coverage (UHC).
“BPJS Keliling telah hadir di 37.858 titik lokasi dengan 940 ribu lebih transaksi layanan. Selain itu, kerja sama dengan 227 Mal Pelayanan Publik juga mempermudah akses peserta,” ujar Ghufron dalam Public Expose Pengelolaan Program dan Keuangan Tahun 2024, Senin (14/7/2025).
Sepanjang 2014–2024, jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) naik 28%, dari 18.437 menjadi 23.682. Rumah sakit mitra BPJS juga meningkat hampir dua kali lipat menjadi 3.162.
Untuk wilayah yang tergolong Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memadai (DBTFMS), BPJS Kesehatan menjalin kerja sama dengan rumah sakit apung dan mengirimkan tenaga kesehatan ke wilayah seperti Papua, NTT, Maluku, hingga Kalimantan Utara.
Dalam hal layanan digital, BPJS Kesehatan menghadirkan Mobile JKN, PANDAWA, VIKA, hingga layanan via Zoom yang memungkinkan peserta mengakses informasi dan layanan tanpa harus datang ke kantor cabang.
“Layanan telekonsultasi juga sudah digunakan 17,2 juta peserta di lebih dari 21 ribu FKTP. Fitur i-Care JKN juga membantu dokter menelusuri riwayat kesehatan peserta,” jelasnya.
Tak hanya itu, antrean online di lebih dari 22 ribu FKTP dan 3.132 rumah sakit semakin mempermudah pelayanan. Bagi peserta dengan penyakit kronis, layanan rujuk balik dan pengambilan obat kini jauh lebih praktis.
Ghufron menambahkan, enam Janji Layanan JKN yang berlaku di seluruh fasilitas kesehatan menjadi standar pelayanan, termasuk cukup dengan KTP/NIK, tanpa iur biaya, hingga kepastian obat dan rawat inap tanpa pembatasan hari.
Dari sisi pengelolaan keuangan, BPJS Kesehatan kembali mendapat opini Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) selama 11 tahun berturut-turut. Aset bersih Dana Jaminan Sosial (DJS) 2024 tercatat Rp49,52 triliun, cukup untuk menutup klaim hingga 3,4 bulan ke depan. Hasil investasinya juga menembus Rp5,3 triliun.
Sepanjang 2024, total pemanfaatan layanan JKN mencapai 673,9 juta kunjungan, atau rata-rata 1,8 juta per hari. Angka ini dinilai sebagai bukti kepercayaan publik terhadap BPJS Kesehatan.
“Program JKN adalah bentuk gotong royong bangsa. Kami pastikan masyarakat di pedalaman pun tetap bisa merasakan layanan kesehatan yang adil dan berkualitas,” tegas Ghufron.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir menyebut capaian 2024 menjadi tonggak penting menuju maturitas program. Ia menekankan pengelolaan JKN tetap diawasi ketat dan dilakukan secara transparan.
“Keberhasilan ini bukan hanya soal angka, tapi juga kepercayaan dan kualitas layanan yang terus meningkat. Program JKN kini menjadi wajah kehadiran negara dalam menjamin hak dasar kesehatan warga,” tutup Kadir.
(JB-01)
