Jb. Com, Tual — Pemerintah Kota Tual bersama BPJS Kesehatan terus memperkuat sinergi demi memastikan seluruh warga, terutama masyarakat kurang mampu, dapat menikmati manfaat Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Melalui Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama yang digelar di Tual, pemerintah daerah menegaskan komitmennya dalam mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC) dan meningkatkan keaktifan peserta JKN.
Wakil Wali Kota Tual, Amir Rumra, S.Pi, M.Si, dalam forum tersebut menegaskan pentingnya akses layanan kesehatan yang merata.
“Program JKN merupakan salah satu pilar penting di bidang kesehatan. Kita ingin memastikan semua warga Kota Tual, tanpa kecuali, bisa mengaksesnya,” ujar Amir.
Ia menekankan perlunya koordinasi lintas sektor seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Tenaga Kerja agar setiap tantangan dalam penyelenggaraan JKN dapat disikapi secara kolaboratif. Amir juga mengapresiasi BPJS Kesehatan atas inisiatif menyelenggarakan forum komunikasi sebagai wadah evaluasi dan perumusan solusi bersama.
Senada dengan itu, Pejabat Sekda Kota Tual, Fahri Rahayaan, mendorong seluruh OPD untuk lebih aktif menelaah data peserta.
“Kepesertaan JKN harus aktif agar layanan bisa diakses. Saya sudah instruksikan agar segera dijadwalkan rapat internal khusus membahas hal ini,” ungkap Fahri.
Ia menambahkan bahwa kebijakan lokal juga terus digulirkan, termasuk upaya pengaktifan kepesertaan JKN bagi warga kurang mampu.
Komitmen itu turut diperkuat oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Tual, dr. M. Rifai K, yang menjelaskan kesiapan anggaran untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Kami sudah siapkan anggaran memadai untuk PBI JK, dan tengah berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mendata warga yang memenuhi syarat,” jelas Rifai.
Dari sisi penyelenggara JKN, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Harbu Hakim, menyampaikan apresiasi atas komitmen dan langkah konkret Pemerintah Kota Tual.
“Kami mengapresiasi capaian UHC hingga 98% di Tual. Ini buah kerja bersama seluruh pemangku kepentingan,” tutur Harbu.
Ia menekankan forum komunikasi ini bukan sekadar diskusi, melainkan ruang strategis membangun Komunikasi, Koordinasi, Kolaborasi dan Partisipasi lintas sektor demi keberlangsungan layanan JKN yang lebih baik.
Dalam penutupan, Harbu mengusulkan beberapa langkah percepatan, mulai dari verifikasi dan validasi data peserta, pembayaran iuran secara tepat waktu dan tepat akun, hingga pelaksanaan program PESIAR di delapan desa di Kota Tual.
“Kami berharap Pemkot Tual juga segera menetapkan Agen Pesiar di masing-masing desa sebagai bentuk keberlanjutan program,” tutup Harbu.
Dengan komitmen yang kian kuat antara BPJS Kesehatan dan Pemerintah Kota Tual, harapan menuju JKN yang inklusif dan berkeadilan di wilayah perbatasan timur Indonesia ini kian nyata.
(JB-01)
