Jb. Com, Ambon — Pemadaman listrik yang terjadi saat pelaksanaan ujian sekolah dasar di sejumlah wilayah Kota Ambon mendapat sorotan tajam dari DPRD Provinsi Maluku. Anggota Komisi II DPRD, Ary Sahertian, menyebut kejadian tersebut sangat mengganggu dunia pendidikan dan menuntut PLN UIW Maluku-Maluku Utara bertanggung jawab.
“Ini masa ujian SD, dan anak-anak sangat membutuhkan konsentrasi penuh. Pemadaman listrik yang terjadi tanpa pemberitahuan sebelumnya tentu sangat merugikan. Harus ada informasi yang jelas, mulai dari waktu pemadaman hingga kapan listrik kembali menyala,” ujar Ary kepada wartawan di gedung DPRD Maluku, Karang Panjang, Ambon, Rabu (21/5).
Ary mengungkapkan, dirinya menerima laporan dari salah satu kepala sekolah di daerah pegunungan, yang mengeluhkan padamnya listrik di tengah pelaksanaan ujian. Menurutnya, peristiwa serupa tidak boleh dibiarkan terjadi kembali, terutama saat momen penting seperti ujian nasional.
“PLN harus lebih tanggap dan profesional. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang transparan agar bisa mengantisipasi. Ini bukan hanya soal pendidikan, tetapi juga berdampak pada aktivitas ekonomi dan sosial,” tegasnya.
Dalam kunjungan kerja Komisi II DPRD ke Kabupaten Buru Selatan baru-baru ini, Ary mengatakan pihaknya menerima banyak keluhan terkait ketidakpastian suplai listrik. Ia memastikan, dalam waktu dekat Komisi II akan memanggil manajemen PLN UIW Maluku-Maluku Utara untuk evaluasi dan meminta langkah perbaikan konkret.
“Kalau tidak ada perbaikan, tentu harus ada konsekuensi. Ini soal pelayanan publik. Apalagi sekarang masa transisi pemerintahan, semua pihak harus bekerja ekstra,” ujarnya menambahkan.
DPRD, lanjut Ary, akan terus mengawal dan mengawasi kinerja PLN agar masyarakat Maluku dapat menikmati pelayanan listrik yang lebih baik, adil dan merata. (JB-01)
