TERNATE. Jejakberita, Com — Persoalan kebutuhan pokok, ketahanan pangan, lapangan kerja hingga pemerataan pembangunan dinilai masih menjadi pekerjaan besar di Maluku Utara. Karena itu, anggota DPD RI asal Maluku Utara diminta tidak menghabiskan energi pada wacana sistem federal yang dinilai belum menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
Sorotan tersebut disampaikan Muliansyah Abdurrahman, Pembina DPP GERBANG MALUT sekaligus Ketua Umum BPP KAPMI, Selasa (18/8/2026).
Muliansyah mengatakan, posisi anggota DPD RI sebagai representasi daerah seharusnya dimanfaatkan untuk membawa berbagai persoalan masyarakat Maluku Utara ke tingkat nasional.
Menurutnya, masih banyak persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian serius, mulai dari harga kebutuhan pokok, akses pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur hingga kesempatan kerja bagi masyarakat.
“Seharusnya anggota DPD RI bicara bagaimana masyarakat Malut bisa unggul, tidak lapar, dan bisa setara. Jangan habiskan energi untuk membahas sistem yang belum urgen,” kata Muliansyah.
Ia menilai pembahasan mengenai sistem federal bukan menjadi prioritas utama di tengah kebutuhan masyarakat terhadap kebijakan yang memberikan dampak langsung.
Muliansyah menegaskan, masyarakat membutuhkan wakil daerah yang mampu memperjuangkan kepentingan mereka melalui kebijakan pemerintah pusat.
“Rakyat di daerah butuh solusi nyata. Debat sistem bisa belakangan, tapi perut rakyat tidak bisa ditunda,” tegasnya.
Ia juga meminta anggota DPD RI asal Maluku Utara memperkuat pengawasan dan perjuangan terhadap berbagai program pembangunan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Menurut Muliansyah, isu ketahanan pangan menjadi salah satu agenda yang perlu mendapatkan perhatian. Selain itu, pemerataan pembangunan antardaerah di Maluku Utara juga harus terus didorong agar masyarakat di wilayah kepulauan memperoleh akses yang lebih baik terhadap pelayanan publik.
“Maluku Utara punya potensi besar, tetapi potensi itu harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Perjuangan di Senayan harus diarahkan ke sana,” ujarnya.
Muliansyah berharap para senator asal Maluku Utara dapat lebih banyak menyuarakan persoalan daerah di tingkat nasional dan memastikan kepentingan masyarakat tidak kalah oleh perdebatan mengenai sistem pemerintahan.
Ia menegaskan, yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan, memperkuat ekonomi daerah dan membuka akses yang lebih luas terhadap kebutuhan dasar.
“Jangan jual wacana, tetapi jual solusi untuk Maluku Utara. Masyarakat ingin hidup lebih sejahtera dan merasakan pemerataan pembangunan,” pungkasnya. (JB-01)
