AMBON. Jejakberita, Com – Tingginya laju urbanisasi di Kota Ambon menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik yang memadai. Sebagai ibu kota Provinsi Maluku, Ambon terus menjadi tujuan utama perpindahan penduduk, sehingga membutuhkan kebijakan pembangunan yang berbasis data dan didukung penerapan konsep Smart City.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ambon, Ronald Lekransy, saat menjadi narasumber dalam Diskusi Panel bertema “Birokrasi dan Kebijakan Publik Berbasis Kepulauan” yang digelar Laboratorium Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pattimura (Unpatti), Kamis (18/6/2026).
Menurut Lekransy, posisi Ambon sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan pelayanan publik membuat kota ini menjadi magnet bagi masyarakat dari berbagai daerah di Maluku untuk datang dan menetap.
“Sebagai ibu kota provinsi, Ambon menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan pelayanan publik. Kondisi ini menyebabkan tingkat urbanisasi cukup tinggi dan berdampak pada meningkatnya kebutuhan layanan dasar serta berbagai tantangan pembangunan perkotaan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, jumlah penduduk Kota Ambon saat ini mencapai sekitar 360.919 jiwa dengan rata-rata pertumbuhan 5,6 persen per tahun. Pertumbuhan tersebut berdampak langsung terhadap meningkatnya kebutuhan layanan publik dan tekanan terhadap infrastruktur kota.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah pengelolaan sampah. Saat ini produksi sampah di Kota Ambon mencapai sekitar 256,41 ton per hari, sementara kapasitas penanganannya baru sekitar 185,5 ton per hari.
“Jika urbanisasi terus meningkat tanpa pengelolaan yang baik, volume sampah diperkirakan dapat mencapai 300 hingga 400 ton per hari,” kata Lekransy.
Selain persoalan sampah, urbanisasi juga berdampak pada meningkatnya kebutuhan air bersih, listrik, drainase, jalan, hingga munculnya kawasan permukiman padat yang berpotensi menjadi kawasan kumuh dan memicu penyimpangan tata ruang.
Di sektor kesehatan, bertambahnya jumlah penduduk turut meningkatkan beban pelayanan kesehatan. Kondisi tersebut terlihat dari meningkatnya antrean pasien, kebutuhan tenaga kesehatan, serta kebutuhan fasilitas kesehatan yang lebih besar.
Sementara di bidang pendidikan, pertumbuhan penduduk berdampak pada meningkatnya kebutuhan ruang kelas, tenaga pendidik, dan sarana pendidikan lainnya.
Lekransy juga menyoroti potensi meningkatnya pengangguran perkotaan akibat urbanisasi yang tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja. Menurutnya, kondisi tersebut dapat memperbesar sektor informal dan memunculkan berbagai kerentanan sosial.
Tak hanya itu, persoalan kemacetan lalu lintas mulai dirasakan masyarakat seiring meningkatnya jumlah kendaraan dan aktivitas perkotaan. Dampaknya tidak hanya mengganggu mobilitas warga, tetapi juga meningkatkan emisi karbon dan menurunkan kualitas lingkungan.
Tantangan lainnya adalah akurasi data kependudukan. Tingginya mobilitas masyarakat menyebabkan perubahan jumlah penduduk berlangsung sangat dinamis, sehingga pemerintah membutuhkan sistem data yang kuat untuk memastikan kebijakan yang diambil tepat sasaran.
Meski demikian, Lekransy menegaskan urbanisasi tidak boleh dipandang sebagai ancaman semata. Menurutnya, urbanisasi juga dapat menjadi peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kota apabila dikelola secara baik.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kota Ambon terus mengembangkan berbagai strategi pembangunan, mulai dari penguatan pelayanan berbasis data, pengembangan Smart City, hingga pembangunan kawasan pertumbuhan baru untuk mengurangi konsentrasi aktivitas di pusat kota.
Selain itu, pemerintah juga mendorong modernisasi transportasi perkotaan melalui penataan angkutan umum, pengaturan parkir, serta pemanfaatan teknologi dalam pengendalian lalu lintas.
Di sektor pelayanan dasar, peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, termasuk pembangunan rumah sakit, menjadi prioritas guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus bertambah.
“Pemerintah juga perlu memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat dan ketenagakerjaan agar urbanisasi dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Lekransy menambahkan, keberhasilan pengelolaan urbanisasi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan kebijakan publik yang berbasis data serta memperhatikan karakteristik wilayah kepulauan, Ambon diharapkan mampu menghadapi tantangan urbanisasi sekaligus memanfaatkan peluang pembangunan yang ada.
“Urbanisasi adalah realitas yang tidak bisa dihindari. Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah mampu mengelolanya melalui kebijakan yang tepat, inklusif, dan berkelanjutan demi masa depan Kota Ambon yang lebih baik,” tutupnya. (JB-01)
