Ambon. Jejakberita, Com – Upaya percepatan penurunan stunting di Maluku kembali diperkuat. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Dr. Edi Setiawan, S.Si., M.Sc., MSE, menegaskan kesiapan BKKBN untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak guna menekan angka stunting yang masih menjadi tantangan serius di daerah tersebut.
Komitmen itu disampaikan Edi Setiawan saat menghadiri kegiatan Advokasi Gerakan Bersama Kurangi Stunting (Gebrak Stunting) Tahun 2026 yang digelar Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Ambon, Kamis (4/6/2026).
Dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Pattimura Balai POM Ambon tersebut, Edi Setiawan turut menandatangani Komitmen Kolaborasi Gebrak Stunting 2026 bersama sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan hingga mitra pembangunan.
Menurut Edi, penanganan stunting tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar intervensi yang dilakukan mampu memberikan hasil yang nyata bagi keluarga yang berisiko stunting.
“Stunting ini adalah bentuk atau contoh bagaimana pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta dan lembaga-lembaga terkait untuk kita sama-sama mengatasi satu problem bangsa ini,” kata Edi.
Program Gebrak Stunting 2026 sendiri difokuskan pada pemberian intervensi kepada balita, ibu hamil dan ibu menyusui yang belum masuk dalam cakupan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program ini juga mendapat dukungan dari Bank Syariah Indonesia (BSI) melalui penyaluran bantuan kepada keluarga fakir miskin yang memenuhi ketentuan pemanfaatan dana zakat.
Edi mengapresiasi langkah BPOM Ambon yang berhasil menginisiasi kolaborasi lintas sektor dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Maluku. Ia menilai gerakan tersebut perlu terus diperkuat agar dapat menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan.
Menurutnya, keberhasilan program penanganan stunting tidak cukup diukur dari banyaknya komitmen yang ditandatangani, tetapi harus terlihat dari penurunan angka stunting yang terjadi di lapangan.
“Gebrak Stunting ini menjadi salah satu inisiasi yang harus sama-sama kita dukung komitmennya. Bukan hanya tentang ditandatanganinya komitmen, tapi bagaimana intervensi yang dilakukan, bagaimana kemudian jumlah anak stunting yang berkurang dari setiap gerakan-gerakan yang kita punya,” ujarnya.
Edi juga mengingatkan bahwa stunting bukan sekadar persoalan tinggi badan anak. Dampaknya jauh lebih luas karena berpengaruh terhadap perkembangan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
“Kalau 28 persen itu artinya apa? Satu dari tiga balita di Maluku mengalami stunting. Bisa kita bayangkan kalau mereka tumbuh dan berkembang dengan kondisi stunting yang bukan hanya soal tinggi badan, tapi soal intelektual,” katanya.
Melalui sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan berbagai mitra pembangunan lainnya, BKKBN Maluku berharap target percepatan penurunan stunting dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan demi menciptakan generasi Maluku yang sehat dan berkualitas. (JB-01)
