Ambon. Jejakberita, Com – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku mencatat tingginya antusiasme warga dalam kegiatan jemput bola pelayanan publik di Pulau Haruku. Dalam kegiatan tersebut, Ombudsman menerima 25 laporan masyarakat, melayani 3 konsultasi pelayanan publik, serta menuntaskan sekitar 500 layanan Respon Cepat Ombudsman (RCO) langsung di lokasi.
Kegiatan pelayanan publik itu dipusatkan di Balai Desa Aboru dan Balai Desa Oma, Kabupaten Maluku Tengah, dan diikuti masyarakat dari Desa Aboru, Wassu, Sameth, Haruku, hingga Oma.
Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Maluku, Jacoba Noya mengatakan total terdapat 528 akses layanan masyarakat selama kegiatan berlangsung.
“Setelah kami rekap, Ombudsman RI Maluku menerima setidaknya 528 akses masyarakat, 25 laporan masyarakat di antaranya akan segera kami tindaklanjuti melalui pleno,” kata Jacoba saat diwawancarai, Selasa (26/5/2026).
Ia menjelaskan, laporan masyarakat yang diterima mayoritas berkaitan dengan sektor pendidikan dan bantuan sosial. Selain membuka layanan pengaduan, kegiatan jemput bola juga menghadirkan layanan administrasi BPJS Kesehatan serta Posyandu bagi lansia dan balita.
Sebanyak 293 warga tercatat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan. Layanan yang paling banyak diakses meliputi perubahan fasilitas kesehatan (faskes), penambahan anggota keluarga, hingga pendaftaran peserta mandiri atau PBPU.
Menurut Jacoba, kegiatan jemput bola menjadi bagian dari komitmen Ombudsman dalam memperluas akses pelayanan publik bagi masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan.
“Melalui kegiatan jemput bola ini, kami ingin memastikan masyarakat dapat menyampaikan keluhan, berkonsultasi, hingga memperoleh penyelesaian layanan secara langsung tanpa harus datang jauh ke kantor Ombudsman,” ujarnya.
Ia menilai tingginya partisipasi warga menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang mudah dijangkau masih sangat besar. Karena itu, kehadiran langsung pemerintah dan penyelenggara layanan publik dinilai penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat di daerah terpencil.
Salah satu warga yang mengikuti kegiatan tersebut mengaku terbantu karena layanan publik kini lebih mudah diakses tanpa harus mengeluarkan biaya transportasi besar menuju kota.
“Kami berharap kegiatan seperti ini terus dilakukan agar masyarakat semakin memahami hak-haknya dalam pelayanan publik sekaligus memperoleh akses layanan yang lebih cepat, efektif, dan berkualitas,” ujarnya. (JB-01)
