Jb. Com, Ambon – Pemerintah Provinsi Maluku mulai memperkuat tata kelola data pembangunan berbasis digital melalui pengembangan fitur data spasial dan sistem kendali mutu pada platform “Lawamena Satu Data”.
Langkah ini dinilai penting untuk menjawab tantangan pembangunan di wilayah kepulauan yang memiliki kondisi geografis kompleks dan sebaran penduduk yang tidak merata.
Pengembangan tersebut dibahas dalam kegiatan “Diskusi Pengembangan Fitur Data Spasial dan Quality Control dalam Lawamena Satu Data” yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku bersama program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) di Zest Hotel Ambon, Senin (11/5/2026).
Kepala Dinas Kominfo Provinsi Maluku, Titus F. L. Renwarin, mengatakan transformasi digital menempatkan data sebagai aset strategis dalam proses pembangunan daerah.
Menurutnya, pengembangan fitur data spasial akan mempermudah pemerintah melihat kondisi pembangunan secara visual berbasis wilayah, termasuk sebaran layanan publik dan pelaksanaan program pemerintah.
“Melalui visualisasi peta, pimpinan daerah dapat melihat sebaran program, kondisi wilayah, serta ketersediaan layanan publik secara visual dan real-time,” kata Renwarin.
Ia menjelaskan, penerapan mekanisme quality control juga menjadi bagian penting dalam pengembangan platform tersebut guna memastikan data yang ditampilkan valid, konsisten, lengkap, dan selalu diperbarui sebelum masuk ke dashboard eksekutif pemerintah daerah.
Sementara itu, Provincial Lead SKALA Maluku, Odie Seumahu, menilai keberadaan data yang akurat sangat penting untuk memetakan kondisi kelompok rentan di Maluku, terutama masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil.
Menurut Odie, karakteristik wilayah kepulauan membuat pendekatan pembangunan di Maluku tidak bisa disamakan dengan daerah lain, khususnya Pulau Jawa.
Ia mencontohkan, rata-rata satu sekolah di Maluku hanya menampung sekitar 200 siswa, sedangkan di Pulau Jawa bisa mencapai 900 siswa. Karena itu, data spasial yang akurat dinilai dapat menjadi dasar untuk mendorong kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat.
“Data spasial yang akurat akan membantu kita mendorong kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat yang lebih berpihak pada karakteristik khusus Maluku,” ujarnya.
Pengembangan platform Lawamena Satu Data juga mendapat perhatian dari Gubernur Maluku. Pemerintah provinsi menyebut gubernur tertarik menggunakan aplikasi tersebut secara langsung untuk memantau kondisi masyarakat dan sebaran layanan di seluruh wilayah Maluku.
Melalui forum koordinasi ini, pemerintah berharap seluruh perangkat daerah dapat mendukung pengembangan Lawamena Satu Data agar menjadi fondasi kebijakan pembangunan berbasis bukti atau evidence-based policy.
Kegiatan tersebut turut menghadirkan narasumber dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendagri, Direktorat Kesejahteraan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas, serta perwakilan program SKALA Maluku. (JB-01)
