Jb. Com, Jakarta – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mendesak Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memberi perhatian khusus terhadap pembangunan rumah bagi warga terdampak konflik sosial dan bencana di sejumlah wilayah di Maluku.
Permintaan itu disampaikan langsung dalam rapat bersama Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP di Jakarta, Senin (11/5/2026).
Dalam rapat tersebut, Hendrik menyoroti masih banyak warga yang hidup di hunian sementara dengan kondisi memprihatinkan, bahkan sebagian masih bertahan di tenda darurat yang sudah rusak. Ia meminta pemerintah pusat segera mempercepat program pembangunan rumah, terutama untuk masyarakat di Desa Iha yang dinilai paling membutuhkan perhatian.
“Kalau dari empat desa ini harus ada prioritas utama, menurut saya Desa Iha perlu menjadi perhatian karena kondisi masyarakatnya cukup sulit,” kata Hendrik.
Menurutnya, pembangunan rumah tidak sekadar menghadirkan tempat tinggal layak, tetapi juga menjadi bagian penting dari pemulihan sosial dan psikologis masyarakat pascakonflik dan bencana.
Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Maluku ingin memastikan proses pembangunan dilakukan secara adil tanpa membedakan latar belakang masyarakat.
“Sampai sekarang masyarakat masih tinggal di tenda-tenda darurat yang kondisinya juga sudah rusak,” ujarnya.
Selain Desa Iha, Pemprov Maluku juga mengusulkan pembangunan rumah untuk warga di Desa Danar, Desa Masihulan, dan Desa Kariu yang hingga kini masih membutuhkan dukungan penanganan hunian.
Menanggapi usulan tersebut, Kementerian PKP menyatakan siap melakukan pengecekan lapangan sekaligus menyusun perencanaan pembangunan secara bertahap.
Plt Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Rini Dyah Mawarty mengatakan pemerintah pusat tidak hanya fokus membangun rumah, tetapi juga menata kawasan permukiman agar lebih layak huni.
“Tidak hanya membangun rumah, kami juga ingin kawasan itu tertata dengan baik. Jadi nanti akan dibuat akses jalan, drainase, dan fasilitas pendukung lainnya supaya kawasan tersebut benar-benar layak huni,” ujarnya.
Kementerian PKP juga memastikan tim teknis akan turun langsung bersama pemerintah daerah guna mengecek kelayakan lahan dan keamanan lokasi pembangunan.
Dalam kesempatan itu, Hendrik turut meminta pemerintah pusat mempertimbangkan peningkatan bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Maluku. Ia menilai tantangan geografis wilayah kepulauan membuat biaya distribusi material dan konstruksi jauh lebih tinggi dibanding daerah lain.
“Maluku ini wilayah kepulauan. Distribusi material sulit dan biaya konstruksi tinggi. Karena itu kami berharap ada perhatian yang lebih adil untuk Maluku,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku menyebutkan terdapat empat desa yang menjadi fokus usulan pembangunan rumah, yakni Desa Iha sebanyak 75 unit, Desa Danar 90 unit, Desa Masihulan 19 unit, dan Desa Kariu 207 unit.
Pemprov Maluku menjelaskan, sepanjang tahun 2026 proses yang berjalan masih berada pada tahap perencanaan. Tahap pembangunan akan dilanjutkan setelah pemerintah kabupaten/kota melengkapi seluruh persyaratan dan kriteria yang dibutuhkan.
Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Jani Arjanto, Direktur Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan Yunianto Rahadi Utomo, Direktur Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan Mitha Hasti Suryani, serta Kepala Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Maluku di Jakarta Saiful Indra Patta. (JB-01)
