Integrasi Data “Pelita” Pemprov Maluku–Kemendagri Dipercepat, Dashboard Eksekutif Meluncur 25 Mei 2026

Jb . Com, Jakarta – Pemerintah Provinsi Maluku dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI mempercepat integrasi data melalui aplikasi “Pelita” sebagai fondasi pengambilan kebijakan strategis berbasis data.

Sistem ini ditargetkan bermuara pada peluncuran Executive Dashboard terintegrasi pada 25 Mei 2026.

Langkah percepatan tersebut dibahas dalam pertemuan antara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, Titus Renwarin, dengan Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendagri, Muhammad Valiandra, di Ruang Pusdatin Kemendagri, Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Renwarin menegaskan, dukungan integrasi data dari Pusdatin Kemendagri menjadi krusial bagi pemerintah daerah, terutama dalam menyatukan data perencanaan dan keuangan yang selama ini tersebar di berbagai sistem.

“Data dalam aplikasi Pelita ini akan menjadi dasar bagi Gubernur Maluku dalam mengambil keputusan strategis yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Sementara itu, Valiandra mengapresiasi inisiatif Pemprov Maluku yang proaktif melakukan koordinasi langsung ke pusat. Ia menekankan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari implementasi program nasional Satu Data Indonesia, yang bertujuan menghadirkan satu portal data terpadu sebagai rujukan bersama (single source of truth).

Melalui integrasi tersebut, seluruh data dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota di Maluku akan terhubung dalam satu sistem Executive Dashboard. Platform ini diharapkan mampu meningkatkan kecepatan respons pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan pelayanan publik.

Peluncuran dashboard yang ditargetkan pada 25 Mei 2026 itu menjadi tonggak penting transformasi digital pemerintahan di Maluku, sekaligus memperkuat tata kelola berbasis data yang lebih akurat, transparan, dan terukur.

Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama antara Dinas Kominfo Provinsi Maluku dan Pusdatin Kemendagri untuk memastikan proses integrasi berjalan optimal, demi peningkatan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat. (JB-01)

Pos terkait