Bapenda Maluku Kolaborasi dengan SKALA, Fokus Genjot Pajak dan Retribusi Daerah

JB. Com, Ambon – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku mulai memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kolaborasi lintas lembaga. Salah satunya dengan menggandeng Program SKALA dalam kunjungan kerja sama yang berlangsung di Kantor Bapenda Maluku, Jumat (17/4/2026).

Pertemuan yang digelar di lantai II Kantor Bapenda Maluku itu dipimpin langsung Kepala Bapenda, Dr. Djalaludin Salampessy, bersama jajaran pejabat struktural, mulai dari sekretaris badan, para kepala bidang hingga staf.

Dalam forum yang berlangsung santai namun tetap serius tersebut, Salampessy menegaskan pentingnya sinergi sebagai fondasi awal dalam mengoptimalkan pendapatan daerah.

“Sinergi dan kolaborasi antar lembaga menjadi instrumen awal yang sangat penting dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,” ujarnya.

Pembahasan dalam rapat mencakup sejumlah sektor strategis, terutama terkait pajak dan retribusi daerah. Fokus utama diarahkan pada optimalisasi Pajak Air Permukaan (PAP), opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), serta retribusi jasa perizinan yang dinilai memiliki potensi signifikan dalam mendongkrak PAD Maluku.

Sementara itu, perwakilan SKALA Wilayah Maluku, Ondi, menjelaskan bahwa program SKALA merupakan bentuk kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia yang berfokus pada penguatan kapasitas fiskal daerah.

“SKALA hadir untuk mendorong peningkatan kualitas layanan dasar, memperkuat kapasitas fiskal daerah, membangun sinergi kemitraan, serta memastikan keterlibatan kelompok rentan dalam pembangunan,” jelasnya.

Ia menambahkan, kolaborasi dengan pemerintah daerah menjadi kunci dalam memastikan program-program yang dijalankan tepat sasaran dan berkelanjutan.

Pertemuan tersebut juga menghasilkan sejumlah kesepakatan awal untuk memperkuat kerja sama ke depan. Dalam waktu dekat, Bapenda Maluku dan SKALA akan menggarap agenda kolaborasi berskala besar sebagai bagian dari upaya bersama meningkatkan PAD di daerah.

Langkah ini diharapkan menjadi momentum baru bagi Pemerintah Provinsi Maluku dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah secara lebih terukur, adaptif, dan berkelanjutan.

(JB-01)

Pos terkait