Jejakberita. Com, Ambon – Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) I Tahun 2026 sebagai langkah strategis mempercepat realisasi program sekaligus mengantisipasi berbagai kendala pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Maluku.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, Rabu hingga Kamis (1-2 April 2026), di Aula Kantor BPJN Maluku ini menjadi forum penting untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan anggaran Tahun Anggaran (TA) 2026.
Rakor tersebut diikuti oleh seluruh pejabat struktural serta para Kepala Satuan Kerja (Kasatker) di lingkungan BPJN Maluku. Pada hari pertama, masing-masing Kasatker memaparkan progres fisik dan realisasi keuangan, sekaligus mengidentifikasi sejumlah persoalan yang dihadapi di lapangan.
Berbagai kendala teknis hingga administratif menjadi perhatian bersama dalam forum ini. Pembahasan difokuskan pada upaya mencari solusi yang cepat dan efektif guna memastikan program berjalan sesuai target.
Kepala BPJN Maluku, Yana Astuti, menegaskan pentingnya Rakor sebagai wadah evaluasi sekaligus penguatan koordinasi antarunit kerja.
“Rapat koordinasi ini menjadi wadah bagi kita semua untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh serta memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan Tahun Anggaran 2026,” ujar Yana.
Ia juga menekankan pentingnya kontrol dan evaluasi berkelanjutan agar setiap kendala dapat segera ditangani.
“Selain itu, penting bagi kita untuk terus melakukan kontrol dan evaluasi secara berkelanjutan. Dengan demikian, setiap kendala—baik yang sedang dihadapi maupun yang telah terjadi—dapat segera kita carikan solusi yang tepat. Kunci dari semua ini adalah komunikasi dan koordinasi yang baik di antara kita semua,” tambahnya.
Yana berharap seluruh jajaran BPJN Maluku semakin solid sebagai satu tim, mampu menghadapi berbagai tantangan, serta bersama-sama mewujudkan pembangunan infrastruktur jalan yang berkualitas dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Melalui Rakor ini, BPJN Maluku diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program, meningkatkan akuntabilitas anggaran, serta memastikan pembangunan infrastruktur berjalan optimal dan tepat sasaran.
(JB-01)
