Jejakberita. Com, Jakarta – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan pentingnya sinkronisasi antara pembangunan daerah dan pengelolaan sumber daya nasional sebagai fondasi utama memperkuat pertahanan maritim Indonesia, terutama di wilayah perbatasan dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Diskusi Panel Kuliah Kerja Dalam Negeri Pendidikan Reguler Seskoal Angkatan ke-65 Tahun 2026 yang menjadi forum strategis lintas sektor untuk membahas arah kebijakan nasional berbasis kemaritiman.
“Forum ini momentum penting untuk memperkuat sinergi antara arah pembangunan daerah dengan kepentingan strategis nasional, khususnya dalam memperkokoh pertahanan maritim Indonesia,” kata Lewerissa, Rabu (1/4/2026).
Menurutnya, posisi Maluku sebagai provinsi kepulauan membuat wilayah ini memiliki peran vital dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019, sistem pertahanan negara bersifat semesta dengan melibatkan seluruh komponen bangsa, tidak hanya militer.
“Kekuatan pertahanan tidak hanya bertumpu pada militer, tetapi juga kekuatan ekonomi, sumber daya manusia, serta infrastruktur nasional,” tegasnya.
Secara geografis, Maluku memiliki 1.388 pulau dengan 92,4 persen wilayah berupa laut, serta berada di jalur strategis Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III yang berbatasan langsung dengan kawasan internasional.
Lewerissa menyebut, kebijakan pembangunan maritim di Maluku dirancang memiliki dua fungsi utama, yakni memperkuat kedaulatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Di satu sisi menjadi perisai untuk menjaga kedaulatan NKRI, di sisi lain menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat berbasis kelautan,” ujarnya.
Namun, ia tak menampik masih adanya tantangan besar seperti praktik illegal fishing, destructive fishing, hingga tingginya biaya logistik yang menyebabkan ketimpangan pembangunan.
“Kita menghadapi paradoks, sumber daya alam melimpah tetapi belum sepenuhnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Dalam konteks perbatasan, Maluku memiliki 19 pulau kecil terluar yang dinilai membutuhkan pendekatan pembangunan terintegrasi.
Pemerintah daerah pun mendorong transformasi kawasan tersebut menjadi “sabuk kemakmuran”.
“Kawasan perbatasan harus menjadi beranda depan yang hidup dan sejahtera, bukan lagi wilayah terisolasi,” tegasnya.
Untuk mendukung hal itu, Pemprov Maluku mengembangkan berbagai strategi ekonomi biru, mulai dari penguatan sektor perikanan, pembangunan pelabuhan terpadu, hingga pengembangan proyek energi strategis seperti Blok Masela.
Selain itu, kolaborasi dengan TNI Angkatan Laut dinilai krusial dalam menjaga keamanan laut sekaligus mempercepat pembangunan wilayah pesisir.
“Kolaborasi ini mencakup keamanan, konektivitas, hingga pemberdayaan masyarakat pesisir,” tambahnya.
Mengakhiri pemaparannya, Lewerissa menegaskan bahwa laut harus menjadi sumber kedaulatan sekaligus kesejahteraan bangsa.
“Di laut kedaulatan diuji, dan di sanalah Indonesia harus tegak tanpa kompromi,” tutupnya.
Diskusi ini turut dihadiri Komandan Seskoal Laksamana Muda TNI Ariantyo Condrowibowo, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos, serta jajaran pimpinan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut. (JB-01)
