Jakarta. Jejakberita, Com – Jasa Raharja mencatat penurunan angka kecelakaan dan fatalitas korban selama arus mudik dan balik Idulfitri 2026. Data ini menjadi sinyal positif keberhasilan rekayasa lalu lintas yang diterapkan selama Operasi Ketupat tahun ini.
Penurunan tersebut terungkap dalam evaluasi Operasi Ketupat 2026, yang menunjukkan fatalitas korban kecelakaan turun hingga 30,4%. Sementara itu, jumlah kejadian kecelakaan juga mengalami penurunan sebesar 5,3% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho mengatakan capaian ini tidak lepas dari penerapan strategi manajemen lalu lintas seperti sistem one way, contra flow, serta pengaturan distribusi kendaraan di jalur tol dan non-tol.
“Berdasarkan hasil pengecekan selama Operasi Ketupat, fatalitas korban turun 30,4% dan jumlah kecelakaan juga menurun 5,3%,” ujarnya dalam acara pembukaan rekayasa lalu lintas one way tahap II di Command Center PJR Korlantas Polri KM 29, Jumat (27/3/2026).
Acara tersebut dibuka langsung oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan menjadi simbol sinergi lintas sektor dalam pengamanan arus mudik Lebaran.
Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, menyebut meski tren kecelakaan menurun, pihaknya tetap memberi perhatian khusus pada kecelakaan yang melibatkan kendaraan roda dua, terutama di jalur non-tol.
“Kecelakaan masih didominasi kendaraan roda dua di jalan non-tol. Karena itu, pengaturan distribusi lalu lintas sangat penting agar arus balik lebih terkendali dan risiko bisa ditekan,” jelasnya.
Selain itu, Jasa Raharja juga memastikan penyaluran santunan kepada korban berjalan cepat dan tepat. Hingga saat ini, total santunan yang telah disalurkan mencapai Rp11,9 miliar, baik kepada korban meninggal dunia maupun ahli waris.
Capaian ini dinilai sebagai hasil kolaborasi kuat antara kepolisian, kementerian, dan BUMN dalam memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat selama periode mobilitas tinggi.
Ke depan, Jasa Raharja menegaskan komitmennya untuk terus mendukung keselamatan transportasi dan meningkatkan kualitas layanan publik, sekaligus memperkuat kehadiran negara dalam melindungi masyarakat Indonesia. (JB-01)
