Jb. Com, Ambon — Komitmen memperkuat tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel kembali ditegaskan melalui kunjungan kerja Wakil Pimpinan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Novita Anakotta, SH., MH., ke Kantor Wilayah Bea dan Cukai Maluku, Selasa (17/6/2025).
Kunjungan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi kelembagaan, namun juga ruang diskusi strategis dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.
Kepala Kanwil Bea Cukai Maluku yang diwakili oleh Kepala Bagian Umum, Punjung Raras, bersama jajaran pejabat lainnya menyambut langsung rombongan DPD RI di kantor Kanwil Bea Cukai Maluku, Ambon. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif.
Dalam diskusi tersebut, kedua pihak membahas peran penting Bea Cukai sebagai ujung tombak dalam pengumpulan penerimaan negara, pengawasan arus barang, serta fasilitasi perdagangan yang harus dijalankan dengan prinsip transparansi dan profesionalisme. Kunjungan ini menjadi momen untuk mempererat sinergi antarlembaga dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan anggaran di wilayah Maluku.
“Kami menyambut baik kunjungan dari Ibu Novita Anakotta dan tim. Ini merupakan bentuk nyata sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam memastikan setiap rupiah dari APBN benar-benar digunakan untuk kemajuan daerah, khususnya di Maluku,” ujar Punjung Raras.
Sementara itu, Novita Anakotta menegaskan pentingnya fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPD RI terhadap pelaksanaan APBN agar selaras dengan kebutuhan daerah dan tepat sasaran. Ia juga mengapresiasi keterbukaan dan kerja sama Bea Cukai Maluku dalam mendukung agenda nasional.
“Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. Kami di DPD RI terus mendorong agar pelaksanaan APBN di daerah memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegas Novita.
Dengan adanya kunjungan ini, diharapkan koordinasi antara DPD RI dan instansi vertikal seperti Bea Cukai Maluku dapat terus diperkuat dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik, terpercaya, dan berpihak pada kepentingan rakyat. (JB-01)
