Jb. Com , Bula — Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) akhirnya angkat bicara soal tunggakan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang membelit ratusan mahasiswa program kerja sama antara Pemkab SBT dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) SBT, Afifudin Rumakway, memastikan bahwa tunggakan SPP mahasiswa tersebut akan tetap dibayarkan. Menurutnya, saat ini pemerintah daerah tengah menyelesaikan sejumlah prosedur administratif untuk pencairan dana.
“Dananya sudah tersedia, tinggal diselesaikan prosedurnya. Kami pastikan tetap dibayar,” ujar Rumakway kepada wartawan, Senin (16/6/2025).
Sebanyak 76 hingga 100 mahasiswa yang mengikuti program ini diketahui menunggak SPP selama tiga semester. Program kerja sama ini mencuat ke publik setelah para mahasiswa terpaksa menggunakan dana pribadi untuk melunasi tunggakan tersebut agar bisa mengikuti prosesi wisuda pada 23 April 2025 lalu.
Beberapa mahasiswa bahkan dikabarkan harus meminjam uang guna membayar kewajiban tersebut, dan kini mengalami tekanan akibat kewajiban mengembalikan utang. Kondisi ini menjadi perhatian serius publik, mengingat kerja sama tersebut adalah tanggung jawab pemerintah daerah.
“Ini terlambat karena ada kendala teknis di lapangan, seperti belum lengkapnya persyaratan dari pihak mahasiswa, termasuk jumlah pasti peserta program yang masih diverifikasi,” jelas Rumakway.
Ia memastikan bahwa pengembalian dana kepada mahasiswa yang telah membayar dengan dana pribadi tetap menjadi komitmen Pemkab SBT, dan diperkirakan dapat dicairkan dalam dua pekan ke depan.
Isu ini menjadi sorotan karena menyangkut hak dasar mahasiswa untuk mengakses pendidikan tanpa tekanan ekonomi tambahan akibat kelalaian birokrasi. Publik berharap agar pemerintah daerah dapat mengevaluasi sistem kerja sama serupa ke depan, agar tidak membebani mahasiswa yang sejatinya sedang meniti masa depan mereka. (JB-04)
