Pelayanan Publik  Seram Bagian Barat Meningkat, Tapi Masih Ada PR Besar

JB. Com, Ambon – Kabar baik datang dari Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku. Hasil survei Ombudsman RI Perwakilan Maluku menunjukkan pelayanan publik di SBB mengalami peningkatan pada tahun 2023.

“Kabupaten Seram Bagian Barat telah mengalami peningkatan dalam pelayanan publik,” kata Ahmad Syarif Heluth, Kabag Inspektorat Organisasi SBB, Rabu (21/2/2024).

Peningkatan ini dibuktikan dengan nilai kepuasan masyarakat yang mencapai 65, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

“Ini merupakan hasil kerja keras dari semua pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat,” kata Ahmad.

Namun, bukan berarti tidak ada lagi pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan. Beberapa OPD Masih Terletak di Zona Merah.

Survei Ombudsman RI Perwakilan Maluku menemukan  masih ada beberapa OPD yang berkinerja buruk, dengan nilai di bawah 65.

Dinas Pendidikan menjadi salah satu OPD yang perlu mendapat perhatian serius. Meskipun memiliki anggaran besar, dinas ini belum mampu mengelola dengan baik dan masih berada di zona merah.
Dinas Sosial, Puskesmas Waimital, Puskesmas Piru, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga masih berada di zona merah. Kekurangan dalam Pelayanan Publik

Survei Ombudsman RI Perwakilan Maluku juga menemukan beberapa kekurangan dalam pelayanan publik di SBB, antara lain:

Rendahnya kompetensi petugas pelayanan publik dalam memahami tugas dan wewenang Ombudsman.
Dimensi proses pelayanan publik yang belum optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya OPD yang belum memiliki website yang memadai, kurangnya sarana dan prasarana di beberapa OPD.
Panjangnya proses pelayanan di beberapa OPD. Pj. Bupati Diminta Tingkatkan Kinerja.

Menanggapi hasil survei ini, Hasan Slamat, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Maluku, menghimbau kepada Penjabat (Pj.) Bupati SBB untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik.

“Pj. Bupati harus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik,” kata Hasan.

Ia juga mengharapkan agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dapat memperhatikan kinerja Pj. Bupati SBB.

“Laporan masyarakat SBB menyangkut masalah pegawai, masalah keuangan, dan dugaan tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam pemerintahan daerah tersebut,” kata Hasan.

Pj. Bupati Sering Mangkir dari Undangan Ombudsman.

Hasan Slamat juga menyoroti kurangnya kehadiran Pj. Bupati SBB dalam undangan dari Ombudsman.

“Hal ini menunjukkan kurangnya perhatian terhadap Ombudsman dan pelayanan publik,” kata Hasan.

“Ini perlu menjadi perhatian agar masyarakat tahu tentang kondisi pemerintahan di Seram Bagian Barat (SBB),” tandasnya.

Di Dinas Pendidikan, masih banyak guru yang belum memiliki kompetensi yang memadai.
Di Puskesmas Waimital, waktu tunggu pasien masih tergolong lama. Di Dinas Penanaman Modal, proses perizinan masih berbelit-belit. Langkah-langkah yang Bisa Dilakukan.

Peningkatan kompetensi petugas pelayanan publik melalui pelatihan dan pendidikan. Optimalisasi dimensi proses pelayanan publik dengan membangun website yang memadai dan menyederhanakan prosedur pelayanan.
Penambahan sarana dan prasarana di OPD yang membutuhkan.
Penerapan sistem e-government untuk mempercepat proses pelayanan. Peningkatan pengawasan dan pengendalian oleh pemerintah daerah. (JB-02)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *