Jakarta. Jejakberita, Com – Direktorat Jenderal Imigrasi mencatat kinerja positif pada Semester I 2026. Di tengah ketidakpastian ekonomi dan dinamika global, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor visa justru meningkat 6,42 persen menjadi Rp2,815 triliun, dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang sebesar Rp2,645 triliun.
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, mengatakan peningkatan penerimaan tersebut menunjukkan efektivitas kebijakan keimigrasian yang kini lebih berorientasi pada kualitas layanan dan pengawasan, bukan semata-mata mengejar jumlah penerbitan visa.
“Kami mengedepankan transformasi digital dan selective policy untuk memastikan setiap orang asing yang masuk ke Indonesia memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional tanpa mengabaikan aspek keamanan negara,” kata Hendarsam, beberapa waktu lalu.
Sepanjang Januari hingga Juni 2026, Ditjen Imigrasi menerbitkan 3.924.500 visa. Jumlah ini turun 6,77 persen dibandingkan Semester I 2025 yang mencapai 4.209.465 visa. Penurunan paling besar terjadi pada Bebas Visa Kunjungan (BVK) yang anjlok 87,91 persen, dari 438.423 menjadi 52.999 penerbitan.
Meski demikian, visa kunjungan indeks C1 justru mengalami kenaikan 2,76 persen menjadi 3.829.902 penerbitan. Sementara jenis visa yang paling banyak diterbitkan adalah Visa on Arrival (VoA) sebanyak 3.481.490, disusul visa kunjungan indeks C1 sebanyak 113.323 dan visa indeks C20 untuk keperluan instalasi alat sebanyak 83.852.
Dari sisi kunjungan wisatawan mancanegara, Australia masih menjadi negara dengan jumlah kedatangan terbanyak ke Indonesia sebanyak 848.802 orang. Posisi berikutnya ditempati China dengan 668.432 kunjungan, India 334.107, Korea Selatan 202.101, dan Amerika Serikat sebanyak 186.463 kunjungan.
Program Golden Visa juga mulai menunjukkan perkembangan dengan tercatat 143 penerbitan selama Semester I 2026.
Di bidang pengawasan, Ditjen Imigrasi melaksanakan 10.911 tindakan administratif keimigrasian. Sebanyak 3.260 di antaranya berupa pembatalan izin tinggal dan deportasi terhadap warga negara asing yang dinilai melanggar aturan, mengganggu ketertiban umum, atau berpotensi mengancam keamanan.
Selain itu, Imigrasi juga memproses hukum 23 warga negara asing. Dari jumlah tersebut, 17 orang masih menjalani proses penyidikan, empat orang dalam tahap persidangan, dan satu orang telah berkekuatan hukum tetap.
Menurut Hendarsam, langkah penindakan tersebut merupakan bagian dari strategi penyaringan terhadap warga negara asing yang masuk ke Indonesia agar tidak menimbulkan risiko terhadap keamanan nasional.
Selama enam bulan pertama tahun ini, Imigrasi juga mencegah 401 warga negara Indonesia dan 36 warga negara asing bepergian ke luar negeri atas permintaan aparat penegak hukum. Sementara itu, sebanyak 2.102 warga negara asing masuk dalam daftar penangkalan, dengan 1.959 orang di antaranya terkait pelanggaran keimigrasian.
Petugas Imigrasi di berbagai titik perlintasan juga melakukan 1.704 penundaan keberangkatan terhadap pelintas yang terindikasi berisiko.
Pada layanan keimigrasian dalam negeri, Ditjen Imigrasi menerbitkan 1.673.816 paspor sepanjang Semester I 2026. Sebanyak 9.017 permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan administrasi.
Untuk layanan izin tinggal, tercatat 23.082 penerbitan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan 3.330 Izin Tinggal Tetap (ITAP). Selain itu, terdapat 54 permohonan Global Citizenship of Indonesia yang telah diproses.
Data perlintasan juga menunjukkan mobilitas masyarakat yang tinggi dengan 12.891.069 kedatangan dan 12.866.474 keberangkatan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing.
Hendarsam menegaskan capaian Semester I 2026 menjadi pijakan bagi Ditjen Imigrasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat pengawasan keimigrasian di tengah tantangan global yang terus berkembang.
“Kami akan terus memperbaiki pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian agar semakin adaptif, profesional, dan mampu menjawab tantangan global yang semakin dinamis,” pungkasnya. (JB-01)
