AMBON. Jejakberita, Com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon memberi sinyal akan mengambil langkah tegas terkait polemik penetapan Raja Negeri Soya yang hingga kini belum mencapai kesepakatan di tingkat mata rumah parentah.
Pernyataan itu disampaikan Penjabat Sekretaris Kota Ambon, Robby Sapulette, usai mengikuti apel pagi di Balai Kota Ambon, pada Senin (22/6/2026).
Di tengah harapan masyarakat agar Negeri Soya segera memiliki pemimpin adat definitif, proses musyawarah internal keluarga parentah masih menemui jalan buntu. Padahal, seluruh tahapan yang diperintahkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) telah dijalankan oleh Pemkot Ambon.
Robby menegaskan, pemerintah telah melaksanakan seluruh amar putusan PT TUN, termasuk memfasilitasi pertemuan antara pihak-pihak yang bersengketa dalam penentuan calon Raja Negeri Soya.
“Sampai dengan saat ini belum ada kata sepakat. Kemarin kami sudah melaksanakan seluruh amar putusan PT TUN, termasuk melakukan fasilitasi terhadap mereka,” kata Robby.
Menurutnya, persoalan utama saat ini berada di internal anak-anak mata rumah parentah yang memiliki kewenangan menentukan figur yang akan diusulkan sebagai kandidat Raja Negeri Soya.
Pemkot Ambon, lanjut Robby, bahkan telah mempertemukan kedua belah pihak dan memberikan ruang seluas-luasnya agar persoalan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan.
“Kami sudah mempertemukan mereka berdua dan mengembalikan kepada mereka untuk bermusyawarah. Persoalannya ada pada anak-anak mata rumah parentah sesuai amar putusan itu. Mereka harus berdiskusi untuk menentukan siapa yang akan ditunjuk sebagai kandidat Raja Negeri Soya dan kemudian diserahkan kepada Saniri Negeri,” ujarnya.
Namun hingga pertemuan terakhir, kata Robby, kesepakatan yang diharapkan belum juga tercapai.
Pemerintah Kota Ambon menilai penyelesaian secara adat dan kekeluargaan merupakan jalan terbaik mengingat pihak-pihak yang terlibat masih memiliki hubungan kekerabatan.
“Kami berharap ini bisa diselesaikan secara keluarga karena mereka adalah keluarga. Tetapi kalau kesempatan-kesempatan yang diberikan pemerintah tidak juga menghasilkan kesepakatan, maka pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan,” tegasnya.
Robby menambahkan, pemerintah tidak dapat membiarkan kondisi Negeri Soya terus berada tanpa pemimpin adat definitif dalam waktu yang terlalu lama.
Saat ini roda pemerintahan negeri masih dijalankan oleh Penjabat Kepala Pemerintah Negeri (KPN) yang ditunjuk oleh Pemkot Ambon. Meski demikian, pemerintah berharap Negeri Soya segera memiliki Raja atau Upulatu yang sah sesuai mekanisme adat yang berlaku.
“Penjabat KPN memang ditunjuk oleh pemerintah kota. Tetapi alangkah baiknya Negeri Soya memiliki Kepala Pemerintah Negeri atau Raja yang sah sehingga bisa memimpin negeri ini secara definitif,” katanya.
Pemkot Ambon memastikan seluruh tahapan yang menjadi tanggung jawab pemerintah telah dijalankan. Karena itu, apabila proses musyawarah internal kembali menemui kebuntuan, pemerintah akan mempertimbangkan langkah lanjutan demi memastikan kepastian pemerintahan adat di Negeri Soya. (JB-01)
