Ambon. Jb, Com – Anggota DPD RI asal Maluku, Anna Latuconsina menyoroti serius kekurangan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) di Maluku.
Kondisi geografis kepulauan dinilai membuat pelayanan program keluarga berencana dan pencegahan stunting di daerah terpencil belum berjalan optimal.
Sorotan itu disampaikan Anna saat melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Perwakilan Maluku di Ambon, Rabu (20/5/2026).
Menurut Anna, keterbatasan jumlah penyuluh KB menjadi persoalan serius karena satu petugas harus melayani hingga 15 desa atau negeri yang tersebar di pulau-pulau berbeda dengan akses transportasi terbatas.
“Saya juga melihat kekurangan tenaga penyuluh kita di Maluku dengan begitu rentan kendali dan topografi yang sangat susah, dimana dijelaskan satu penyuluh KB melayani 15 desa atau negeri. Itu sesuatu yang sangat mustahil,” kata Anna.
Ia menilai kondisi tersebut berdampak langsung terhadap pelaksanaan berbagai program pembangunan keluarga, mulai dari pendampingan keluarga berisiko stunting, pelayanan keluarga berencana, hingga edukasi kesehatan masyarakat di wilayah terpencil.
Anna mengungkapkan kebutuhan penyuluh KB di Maluku mencapai 541 orang. Namun hingga Mei 2026, jumlah petugas yang tersedia baru 188 PKB yang bertugas di 118 kecamatan dan 1.235 desa/kelurahan yang tersebar di sekitar 1.340 pulau di Maluku.
Artinya, Maluku masih kekurangan sekitar 353 penyuluh KB.
“Saya akan suarakan kepada pemerintah pusat agar kebutuhan penyuluh KB di Maluku sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Mudah-mudahan ini bisa direalisasikan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Maluku, Dr. Edi Setiawan, mengatakan tantangan pelayanan di wilayah kepulauan tidak hanya soal luas wilayah kerja, tetapi juga keterbatasan sarana transportasi dan cuaca ekstrem yang kerap menghambat mobilitas antar pulau.
Menurutnya, banyak petugas lapangan harus menggunakan biaya pribadi untuk menjangkau desa-desa binaan di pulau terluar.
“Petugas lapangan di wilayah kepulauan sering menggunakan biaya pribadi untuk berpindah dari satu pulau ke pulau lain karena keterbatasan fasilitas transportasi,” katanya.
Edi menjelaskan kondisi itu menjadi tantangan besar dalam menjalankan berbagai program prioritas pemerintah seperti Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA), hingga pendampingan keluarga berbasis siklus kehidupan.
Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan, ia memastikan semangat pelayanan para penyuluh KB di Maluku tetap tinggi demi menjangkau masyarakat di wilayah terpencil.
“Kondisi geografis yang sulit tidak mengurangi semangat kami untuk terus memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
(JB-01)
