Jb. Com, Jakarta – Pemerintah pusat mendorong Pemerintah Kota Ambon mempercepat penurunan angka stunting melalui kolaborasi lintas sektor. Penanganan stunting dinilai tidak bisa hanya dibebankan pada sektor kesehatan, tetapi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan hingga masyarakat di tingkat bawah.
Hal itu mengemuka dalam Konsultasi Penanganan Stunting Kota Ambon yang digelar Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual di Ruang Rapat Nawasena, Selasa (12/5/2026).
Konsultasi tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan resmi Pemerintah Kota Ambon melalui Bappeda Litbang. Pertemuan itu bertujuan menyamakan strategi antara pemerintah pusat dan daerah agar intervensi penanganan stunting lebih terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Perwakilan Ditjen Bina Pemdes Kemendagri menegaskan bahwa stunting merupakan agenda prioritas nasional yang membutuhkan kerja bersama lintas sektor.
“Stunting adalah agenda prioritas nasional. Posyandu adalah garda terdepan pemantauan tumbuh kembang anak dan sarana edukasi bagi ibu,” tegas narasumber Ditjen Bina Pemdes.
Dalam forum tersebut, Posyandu disebut memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pemantauan kesehatan balita sekaligus pusat edukasi masyarakat terkait pemenuhan gizi keluarga.
Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Ambon, Lisa Wattimena, mengungkapkan para kader Posyandu di Ambon telah bekerja maksimal dalam mendukung percepatan penurunan stunting. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan di lapangan.
Menurutnya, tantangan utama yang dihadapi meliputi pemahaman masyarakat terkait gizi yang belum merata, keterbatasan sarana pendukung, hingga kebutuhan panduan teknis yang lebih jelas bagi kader.
“Dengan sinergi ini, kami berharap angka stunting di Kota Ambon bisa turun signifikan untuk mewujudkan generasi sehat dan cerdas,” kata Lisa.
Rapat virtual itu turut menghadirkan sejumlah kementerian dan lembaga, di antaranya Bappenas, Kementerian Kesehatan, dan Sekretariat Wakil Presiden.
Sementara dari Pemerintah Kota Ambon hadir Kepala Bappeda Litbang Dr. Enrico Matitaputty, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PUPR Melianus Latuihamallo, Kepala Dinas Perkim Ivonny Latuputty, Kepala Dinas Sosial Dr. Wendy Pelupessy, Kepala Dinas DP3MD Megy Lekatompessy, Kepala Dinas DPPKB Welly Patty, hingga Kasatpol PP.
Dalam pemaparannya, Kementerian Kesehatan dan Bappenas menjelaskan strategi intervensi ganda untuk menekan angka stunting, yakni melalui intervensi gizi spesifik bagi ibu hamil dan balita serta intervensi gizi sensitif seperti penyediaan air bersih dan lingkungan sehat.
Hasil konsultasi menyepakati Pemerintah Kota Ambon segera menyusun rencana aksi daerah, melengkapi data gizi masyarakat, dan memperkuat koordinasi antar-organisasi perangkat daerah (OPD).
Pemerintah pusat juga memastikan akan terus melakukan pendampingan agar implementasi kebijakan nasional penanganan stunting dapat berjalan efektif di Kota Ambon. (JB-01)
