Budi Setiyono- Sesmendukbangga
Jb. Com, Jakarta — Fenomena “manusia serba bisa” di Indonesia selama ini kerap dipandang sebagai simbol kreativitas dan kemampuan adaptasi. Namun di balik pujian itu, tersimpan realitas yang lebih getir: banyak orang menjadi generalis bukan karena pilihan, melainkan karena dipaksa bertahan hidup dalam sistem yang belum terintegrasi dan jaminan sosial yang masih lemah.
Potret itu terlihat jelas di banyak ruang kehidupan. Di rest area atau foodcourt, misalnya, deretan warung sering menjual menu yang sama. Di dunia kerja, lowongan pekerjaan juga tak kalah absurd: mencari staf administrasi yang sekaligus mahir desain grafis, piawai mengelola media sosial, hingga mampu menangani logistik.
Fenomena tersebut, menurut Sesmendukbangga Budi Setiyono, bukan sekadar persoalan budaya kerja, tetapi cerminan tata kelola sosial dan ekonomi yang belum “well engineered” atau dirancang secara matang.
“Orang Indonesia akhirnya dipaksa menguasai banyak hal karena sistem yang ada belum mampu bekerja secara otomatis dan terintegrasi,” ujarnya.
Sistem yang Tidak Terhubung
Dalam praktik birokrasi maupun dunia usaha, sekat informasi dan koordinasi antarlembaga masih menjadi persoalan klasik. Akibatnya, individu harus mengambil banyak peran sekaligus demi memastikan pekerjaan berjalan.
Ketika sistem administrasi tidak otomatis, seorang pegawai akhirnya harus memahami urusan teknis, operasional, hingga legal hanya untuk menyelesaikan satu pekerjaan sederhana.
Kondisi itu melahirkan budaya “gap filler”, yakni individu yang harus menjadi penambal kekurangan sistem. Menjadi generalis akhirnya bukan lagi pilihan pengembangan diri, melainkan strategi bertahan menghadapi inefisiensi.
Spesialisasi Menjadi Kemewahan
Di negara dengan sistem perlindungan sosial kuat, seseorang dapat fokus menjadi spesialis tanpa dihantui rasa takut kehilangan pekerjaan. Jaminan pengangguran, layanan kesehatan, hingga perlindungan hari tua memberi rasa aman untuk mendalami satu bidang secara serius.
Sebaliknya di Indonesia, spesialisasi justru dipandang berisiko tinggi.
Tanpa jaminan sosial yang benar-benar kokoh, banyak orang merasa harus memiliki banyak keterampilan sekaligus sebagai bentuk “asuransi mandiri”. Tidak sedikit pekerja kantoran yang tetap berjualan online, atau guru yang belajar keterampilan lain demi cadangan penghasilan.
“Fokus masyarakat akhirnya bergeser, bukan lagi pada mastery atau penguasaan mendalam, tetapi survival atau bertahan hidup,” kata Budi.
Strategi diversifikasi keahlian itu memang membantu individu bertahan dalam situasi ekonomi yang tidak pasti. Namun di sisi lain, pola tersebut membuat banyak orang sulit mencapai kedalaman kompetensi yang melahirkan inovasi besar.
Produktivitas Tinggi, Inovasi Dangkal
Mentalitas “tahu sedikit tentang banyak hal” menciptakan produktivitas permukaan yang melelahkan. Banyak pekerja terus bergerak memadamkan persoalan administratif dan operasional, tetapi kehilangan waktu untuk membangun keahlian mendalam.
Dalam jangka panjang, kondisi ini dinilai berdampak pada daya saing bangsa. Inovasi besar umumnya lahir dari spesialisasi yang ditekuni bertahun-tahun, bukan dari keterampilan serba tanggung namun dangkal.
Generalis yang lahir karena tekanan sistemik juga hidup dalam kecemasan berkepanjangan. Mereka harus terus menyiapkan “rencana cadangan” karena tidak pernah benar-benar merasa aman secara ekonomi.
Pembenahan Struktural Jadi Kunci
Budi menilai perubahan tidak bisa hanya dibebankan kepada individu melalui ajakan untuk fokus pada satu bidang. Solusi utama justru terletak pada pembenahan struktural.
Pemerintah dan sektor swasta perlu membangun sistem data dan operasional yang terintegrasi agar masyarakat tidak lagi menghabiskan energi mengurus persoalan administratif di luar kompetensinya.
Selain itu, penguatan jaminan sosial dinilai menjadi kebutuhan mendesak. Ketika negara mampu menghadirkan rasa aman melalui perlindungan kesejahteraan yang nyata, masyarakat akan memiliki ruang untuk mendalami keahlian secara serius tanpa dihantui ketidakpastian hidup.
“Selama sistem masih terfragmentasi dan kesejahteraan sepenuhnya menjadi beban pribadi, manusia serba bisa akan terus lahir karena keadaan memaksa,” tegasnya.
Dalam konteks itu, konsep BANGGALINK disebut dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi fragmentasi kebijakan yang selama ini menghambat efektivitas tata kelola dan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. (JB-01)
