Artikel Oleh: Drs Elvis Kolelsy, M. Si (Ketua DPD PGII Provinsi Maluku)
Jb. Com, Ambon, 10 Juni 2025 – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Federasi Guru Independen Indonesia (DPD FGII) Provinsi Maluku, Drs. Elvis Kolelsy, M.Si, kembali angkat bicara terkait dinamika yang terjadi di sektor pendidikan provinsi ini. Menurutnya, kisruh antara Yayasan Christina Martha Tiahahu, Dinas Pendidikan, dan Persekolahan Pertiwi semestinya tidak perlu melebar dan melibatkan Gubernur maupun Wakil Gubernur Maluku.
“Ini persoalan kecil yang seharusnya bisa ditangani langsung oleh Dinas Pendidikan Provinsi Maluku,” ujar Elvis dalam keterangannya tertulis, Selasa, 10 Juni 2025.
Ia menyoroti masa jabatan tiga bulan yang diberikan Gubernur kepada Plt. Kepala Dinas Pendidikan, yang dinilainya belum dimanfaatkan secara maksimal. Elvis menegaskan bahwa waktu yang singkat itu harus digunakan untuk menetapkan program prioritas jangka pendek yang berdampak jangka panjang.
“Bukan sekadar meniru program rutin yang tidak berdampak signifikan dan justru memboroskan anggaran,” katanya.
Salah satu program yang ia kritik tajam adalah pelaksanaan seleksi kepala sekolah. Ia menilai kegiatan tersebut boros anggaran dan tidak berkualitas karena masih tersedia lebih dari 700 calon kepala sekolah dari hasil seleksi empat tahun terakhir yang belum diberdayakan.
“Hasil seleksi administrasi dan wawancara diumumkan, tapi hasil tes tertulis tidak. Bahkan ada kepala sekolah yang diangkat tanpa mengikuti seleksi atau tidak memenuhi syarat sesuai Permen,” ungkap Elvis.
Ia pun mengajukan beberapa rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Maluku:
1. Menunda seleksi kepala sekolah tahun ini karena stok calon masih cukup banyak.
2. Membenahi tata kelola seleksi, sebab pengumuman seleksi sebelumnya belum jelas namun seleksi baru sudah dibuka.
3. Menghindari pemborosan anggaran di tengah kondisi efisiensi nasional.
4. Fokus pada kebutuhan riil, yakni peningkatan kualitas SDM dan tata kelola pendidikan.
Elvis menilai bahwa pembenahan sumber daya manusia adalah kunci dalam memerangi persoalan klasik seperti pungutan liar, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ia berharap pembenahan dilakukan dari tingkat sekolah, cabang dinas di kabupaten/kota, hingga ke Dinas Pendidikan Provinsi.
“Kalau ini tidak dilakukan, jangan bicara mutu pendidikan di Maluku yang dijuluki Bumi Raja-raja,” tegasnya.
Mengutip seorang tokoh pendidikan di Maluku, Elvis mengungkapkan bahwa banyak orang di Dinas Pendidikan datang dengan motivasi uang dan proyek, bukan semangat untuk memajukan pendidikan. Ia pun menekankan pentingnya motivasi yang benar sebagai fondasi menjalankan amanah pendidikan.
“Perubahan akan datang hanya jika kita memulai dengan niat yang benar,” ujarnya.
Sebagai tokoh pendidikan dengan pengalaman lebih dari tiga dekade, Elvis menutup pernyataannya dengan refleksi tajam, “Apakah karena saya menyampaikan kebenaran, saya jadi musuhmu?”
Ia pun mengingatkan bahwa kemajuan suatu daerah hanya bisa dicapai melalui pendidikan yang berkualitas dan manusia yang bermoral. (JB-01)
–
