JB. Com, Ambon – Komisi II DPR RI mendorong Bank Maluku Malut memperkuat perannya sebagai penggerak ekonomi daerah, khususnya dalam memperluas akses kredit dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi layanan keuangan.
Hal itu disampaikan dalam kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke kantor pusat Bank Maluku Malut, Kamis (16/4/2026), yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II Dede Yusuf bersama Ketua Komisi II Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.
Dalam pertemuan tersebut, Direktur Utama Bank Maluku Malut Syahrisal Imbar memaparkan capaian kinerja bank yang terus bertumbuh hingga 2025. Total aset tercatat mencapai Rp10,55 triliun atau meningkat sekitar 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Penyaluran kredit mencapai Rp6 triliun dengan dominasi kredit konsumtif yang dinilai relatif aman dan stabil. Sementara itu, dana pihak ketiga tumbuh 18,85 persen, dengan komposisi dana murah dari giro dan tabungan telah melampaui 50 persen.
Dari sisi inklusi keuangan, jumlah nasabah dalam tiga tahun terakhir meningkat menjadi 391 ribu, dengan mayoritas berasal dari kalangan penabung, termasuk pelajar dan mahasiswa.
Kinerja profitabilitas juga menunjukkan tren positif. Laba sebelum pajak mencapai Rp237 miliar atau naik 9,42 persen, sedangkan laba bersih setelah pajak meningkat 22,53 persen, melampaui rata-rata nasional.
Selain itu, rasio kecukupan modal (CAR) tercatat sebesar 34,16 persen, sementara Return on Assets (ROA) berada di angka 2,25 persen. Tingkat efisiensi juga semakin baik, tercermin dari rasio BOPO yang turun hingga 69 persen pada Maret 2026.
Bank Maluku Malut juga terus mengembangkan inovasi layanan berbasis digital, termasuk sistem pembayaran pajak kafe dan restoran secara elektronik yang terintegrasi dengan pemerintah daerah. Inovasi ini dinilai mampu meningkatkan transparansi sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah.
Di sisi lain, pengembangan kredit produktif menjadi fokus ke depan, termasuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditargetkan mulai berjalan pada triwulan II 2026. Layanan branchless banking juga akan diperluas untuk menjangkau masyarakat di wilayah terpencil.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menegaskan bahwa BUMD harus mampu mengambil peran strategis di tengah keterbatasan fiskal daerah.
“BUMD harus hadir tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi yang mendorong sektor usaha, terutama UMKM,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga kualitas kredit dengan menekan angka non-performing loan (NPL), serta memastikan pemerataan akses pembiayaan bagi masyarakat.
Menurutnya, inovasi digital seperti sistem pembayaran pajak daerah menjadi langkah konkret yang perlu terus dikembangkan untuk memperkuat PAD.
Komisi II DPR RI pun mendorong Bank Maluku Malut untuk memperluas kerja sama investasi, baik di dalam maupun luar daerah, guna memperkuat struktur ekonomi di wilayah Maluku dan Maluku Utara yang berciri kepulauan. (JB-01)
