Jb. Com, Ambon – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kota Ambon, pada Jumat (25/7/2025). Kegiatan yang digelar di Aula Kantor Imigrasi Ambon ini diikuti oleh 48 peserta yang terdiri dari anggota TIMPORA tingkat kota, kecamatan, serta perwakilan dari sektor laut dan udara.
Kepala Kantor Imigrasi Ambon, Raden Indra Iskandarsyah, sekaligus selaku ketua pengawasan orang asing menyampaikan, pertemuan ini menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi, bertukar informasi, dan memperkuat koordinasi lintas instansi terkait pengawasan terhadap orang asing.
“Kegiatan ini juga merupakan bagian dari penguatan sinergi antara Imigrasi dan berbagai instansi dalam mengawasi keberadaan serta aktivitas orang asing di wilayah kerja Ambon, baik secara administratif maupun di lapangan,” kata Indra dalam sambutannya.
Rakor ini dibiayai melalui anggaran DIPA Kantor Imigrasi Ambon Tahun Anggaran 2025. Indra juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan panitia atas terselenggaranya kegiatan ini.
Sementara itu, Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena yang diwakili oleh Kepala Kesbangpol Kota Ambon, Aldrin Parinusa, menyampaikan komitmen Pemerintah Kota Ambon dalam mendukung penuh kerja TIMPORA.
“Sebagai kota yang semakin terbuka, Ambon harus siap dengan berbagai aktivitas warga negara asing, mulai dari wisata, investasi hingga pekerjaan. Di sinilah peran TIMPORA menjadi sangat strategis,” ujar Parinusa.
Pemerintah Kota Ambon, lanjutnya, menilai pentingnya sinergi lintas sektor agar seluruh aktivitas warga asing tetap dalam koridor hukum dan tidak mengganggu stabilitas maupun kepentingan nasional.
Rakor ini juga dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Provinsi Maluku, Doni Alfisyahrin. Dalam sambutannya, Doni secara resmi membuka kegiatan dan menekankan pentingnya kolaborasi menyikapi tantangan keimigrasian yang makin kompleks.
“Selama satu tahun terakhir, kita menghadapi berbagai dinamika seperti peningkatan jumlah orang asing, pelanggaran prosedur, pelintas tapal batas ilegal hingga potensi penyelundupan manusia dan barang terlarang lewat jalur laut,” kata Doni.
Ia menyebut, wilayah Maluku yang semakin terbuka secara global juga menimbulkan kerawanan yang harus diantisipasi bersama. Karena itu, ia mengajak semua pihak untuk memperkuat sistem pengawasan yang tegas namun tetap humanis.
“Koordinasi antar lembaga menjadi kunci untuk menghadapi tantangan lintas batas dan menjaga stabilitas keamanan serta kedaulatan negara,” tandas Doni.
Kegiatan Rakor TIMPORA ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi nyata, termasuk program kolaboratif dan pertukaran data yang lebih intensif di lapangan antar instansi pengawasan. (JB-01)
