Artikel : Eltin Tanalepy (Aktivitas Perempuan Maluku, Mantan Sekertaris DPD KNPI Provinsi Maluku 2018-2021).
Jb. Com, Ambon – Seratus hari bukan waktu yang panjang. Tapi cukup bagi Bodewin Wattimena dan Ely Toisutta untuk menyalakan mesin perubahan di Kota Ambon. Dalam hitungan tiga bulan lebih, duet pemimpin baru ini menunjukkan bahwa komunikasi bukan hanya alat politik—ia adalah mantra pembangunan.
Pemerintahan Kota Ambon hasil Pilkada 2024 ini tak menunggu lama untuk menepati janji. Dengan mengusung tagline “Beta Par Ambon, Ambon Par Samua,” pasangan Bodewin-Ely mengubah skema awal penggunaan anggaran. Rp5 miliar yang semula dialokasikan untuk pengadaan kendaraan dinas dialihkan untuk menyelesaikan persoalan klasik kota ini: sampah.
Langkah ini disusul kebijakan ringan tapi berdampak: seluruh pejabat diminta tidak menggunakan kendaraan dinas setiap hari Jumat. Hasilnya, kemacetan sedikit terurai, dan citra pejabat yang merakyat mendapat tempat di mata publik.
“Saya tidak sedang mencari popularitas,” kata Bodewin pada Jumat, 11 April 2025. “Tapi ini bentuk keberpihakan terhadap kondisi rakyat.”
Satu hal yang membedakan pemerintahan Bodewin-Ely dari pendahulunya adalah keterbukaan. Melalui program WAJAR (Walikota Jumpa Rakyat) yang dimulai sejak Bodewin menjabat sebagai Penjabat Wali Kota pada 2022, masyarakat Ambon punya akses langsung menyampaikan keluh kesah setiap Jumat pagi. Wali kota hadir, mendengar, dan—yang jarang terjadi—bertindak.
Namun gebrakan terbesar dalam 100 hari ini terjadi di jantung perekonomian rakyat kecil: Pasar Mardika. Penertiban pasar yang sempat jadi isu sensitif dilakukan tanpa kekerasan dan tanpa drama. Pemerintah kota melakukan pendekatan persuasif dan sosialisasi panjang, dipimpin langsung oleh Penjabat Sekretaris Kota.
Pada 28 April, Walikota dan Wakil Walikota turun langsung ke lapangan. Di tengah kekhawatiran pedagang, Bodewin berdiri dan bicara, bukan dari podium, tapi di tengah-tengah mereka.
“Pemerintah Kota Ambon tidak mungkin membiarkan bapak/ibu sekalian ini menderita. Ikuti dulu apa yang sementara kita atur. Kekurangannya nanti akan diperbaiki.”
Kalimat itu bukan sekadar himbauan. Di mata banyak orang, itu adalah bentuk pertanggungjawaban moril yang langka dari seorang kepala daerah. Sebuah laku humanis yang meletakkan manusia sebagai pusat dari setiap kebijakan.
Tak hanya menata kota, Ambon juga menorehkan prestasi di kancah nasional. Dalam Musyawarah Nasional VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Surabaya awal Mei lalu, Ambon keluar sebagai peraih penghargaan “Penampilan Terbaik.” Bukan karena megahnya panggung, melainkan karena keberhasilan menggabungkan seni budaya lokal dengan sentuhan teknologi dan narasi kolaborasi antar elemen.
Dan janji politik pun satu demi satu dilunasi. Pada 23 Mei, Pemerintah Kota melalui Perusahaan Air Minum Tirta Yapono resmi membuka jaringan air bersih untuk Negeri Halong dan Desa Latta. Sebuah kebutuhan dasar yang selama ini nyaris menjadi kemewahan.
Dalam semua itu, komunikasi menjadi benang merah. Terbuka, jujur, dua arah. Itulah yang membuat warga merasa didengar, dan konflik lebih mudah diurai.
“Tanpa komunikasi, kebijakan sebaik apapun bisa ditolak. Tapi dengan komunikasi yang sehat, kritik pun bisa menjadi bagian dari solusi,” ujar seorang akademisi dari Universitas Pattimura.
Seratus hari memang terlalu singkat untuk menilai keberhasilan pemerintahan. Tapi cukup untuk melihat arah dan niat. Di Kota Ambon, Bodewin dan Ely tampaknya tahu betul bahwa perubahan bukan datang dari kekuasaan semata, melainkan dari keberanian untuk mendengar dan bicara.
Atau seperti kata Barack Obama, “Kitalah yang ditunggu-tunggu, kita adalah perubahan yang dicari.”
(JB-01)
