RDP Pasar Mardika Ditunda, Pedagang Pertanyakan Transparansi

JB. Com, Ambon – Rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPRD Kota Ambon bersama pedagang Pasar Mardika yang dijadwalkan pada hari Selasa (05/03/2024) mengalami penundaan. Penundaan ini terjadi karena pihak yang diundang, seperti Kepala Disperindag dan PUPR Kota Ambon, yang memiliki kewenangan untuk menghitung biaya-biaya yang akan dibayar pedagang, tidak hadir secara kompeten. Alasan ketidakhadiran mereka adalah karena sedang mengikuti kegiatan dengan Pj Walikota Ambon dan KPK.

Selain itu, anggota Komisi II juga tidak hadir secara maksimal karena ditugaskan oleh partai masing-masing untuk mengikuti pleno terakhir perhitungan suara di KPU Kota Ambon.

“Rapat ini sangat penting, sehingga harus ditunda minggu depan setelah 3 hari puasa, dan dilakukan secara paripurna. Yang direncanakan hadir hari ini harus dari pihak-pihak yang mempunyai kewenangan untuk menghitung,” ujar Taha Aboubakar, Sekretaris Komisi II DPRD Kota Ambon, saat diwawancarai beberapa awak media.

Sementara itu, Muhammad Marasabessy, Ketua IKPPI (Ikatan Pedagang Pasar Indonesia) Provinsi Maluku, dalam tanggapannya mengatakan bahwa ia merasa keliru dengan pemerintah kota. Menurutnya, pembangunan fisik yang dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan Perpres 2016-2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, harus dilakukan oleh PT dan CV.

Namun, Marasabessy menyoroti bahwa dari proses awal hingga akhir pembangunan, tidak ada payung hukum atau pagu nilai kontrak yang ditetapkan.

“Menurut saya, jika ada perjanjian kerja antara pemerintah kota, khususnya oknum Disperindag Kota Ambon dengan pihak ketiga, kontraknya harus dihadirkan dan dibuka agar kita semua tahu,” ungkapnya.

Oleh karena itu, IKPPI Provinsi Maluku menilai kurangnya transparansi ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan kekhawatiran di kalangan pedagang.

Marasabessy menegaskan perlunya kejelasan terkait legitimasi hukum pihak ketiga yang menerima pembayaran dari seluruh pedagang.

Oleh karena itu, Ketua IKPPI Provinsi Maluku itu mendesak agar proses pembangunan Pasar Lama Ambon diusut tuntas untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. (JB-02)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *