JB. Com, Ambon – Walikota Ambon, Drs. Bodewin Wattimena, M.Si., menghadiri kegiatan buka sasi hasil laut Negeri Rutong yang berlangsung di Pantai Negeri Rutong, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon, pada hari Selasa (27/2/2024).
Acara ini diawali dengan tarian adat dan dilanjutkan dengan duduk adat di Balai Negeri Rutong. Pembukaan sasi ini dilakukan setelah 4 tahun penutupan sasi hasil laut.
Pj Walikota dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kota Ambon memiliki beberapa negeri adat yang diakui oleh negara dan pemerintah kota. Keberadaan dan pengakuan negeri adat ini bertujuan untuk mempertahankan budaya adat istiadat yang turun-temurun.
“Pemerintah pusat memberikan ruang dan kesempatan kepada negeri-negeri adat di Kota Ambon untuk terus melestarikan budaya adat istiadat yang dimiliki,” ujar Wattimena.
Wattimena juga menekankan pentingnya menjaga dan melestarikan alam ciptaan Tuhan. Alam diberikan untuk dikelola dan dipelihara, bukan hanya untuk kepentingan saat ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang.
“Pemerintah Kota Ambon memberikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam acara pembukaan sasi laut ini,” kata Wattimena.
Wattimena juga berterima kasih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang telah hadir dalam acara ini.
“Keberadaan kementerian tersebut memberikan peluang dan kesempatan bagi pengakuan negeri-negeri adat dalam rangka menghidupkan kembali nilai-nilai budaya tradisi yang berlaku pada masing-masing negeri,” Jelasnya
Wattimena mengajak untuk mengkolaborasikan antara alam dan atraksi budaya dalam upaya mempromosikan pariwisata di Kota Ambon.
“Pemerintah Kota Ambon berharap agar festival-festival di negeri-negeri tersebut dapat dilakukan secara rutin untuk mempromosikan berbagai adat istiadat yang ada,” ungkap Wattimena.
Usai acara buka sasi, dilakukan pencanangan program pengembangan pembangunan dan perikanan Negeri Rutong (Rutong Biru) oleh Raja Negeri Rutong, yang didampingi oleh Pj Walikota Ambon, perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diwakili oleh Direktur Jenderal Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
(JB-02)
