Jb. Com, Ambon – Pemerintah Kota Ambon memperkuat strategi percepatan penanganan stunting dengan menggandeng pemerintah pusat melalui koordinasi lintas kementerian dan penguatan peran Posyandu hingga tingkat desa dan kelurahan.
Langkah itu dibahas dalam pertemuan konsultasi khusus yang digelar Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri secara daring di Ruang Rapat Nawasena, Selasa (12/5/2026).
Pertemuan tersebut menjadi tindak lanjut dari permohonan audiensi yang diajukan Kepala Bappeda Litbang Kota Ambon melalui surat Nomor 000.7/35.1/Bappeda Litbang/2026 tertanggal 7 Mei 2026 guna memperoleh arahan teknis dan kebijakan langsung dari pemerintah pusat.
Forum itu melibatkan perwakilan Sekretariat Wakil Presiden, Kemendagri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kesehatan, serta jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah Pemerintah Kota Ambon.
Kepala Bappeda Litbang Kota Ambon, Dr. Enrico Matitaputty, hadir bersama sejumlah pimpinan OPD, di antaranya Kepala DPPKB Welly Patty, Kepala Dinas PUPR Melianus Latuihamallo, Kepala Disperkim Ivonny Alexandra Wilhelmina Latuputty, Kepala Dinas Sosial Dr. Wendy Pelupessy, Kepala DP3MD Megy Lekatompessy, Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, hingga Kepala Satpol PP Kota Ambon.
Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Ambon, Lisa Watimena, mengatakan pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah awal bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Ambon melalui koordinasi lintas sektor di daerah.
“Bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Ambon dan Tim Pembina Posyandu, kami telah melakukan langkah awal melalui diskusi bersama pihak terkait di Ambon. Hari ini kami hadir untuk mendapatkan arahan dan petunjuk langsung agar percepatan penurunan stunting dapat berjalan lebih maksimal,” ujar Lisa.
Menurutnya, dukungan teknis dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk memperkuat pelayanan Posyandu dan efektivitas pelaksanaan program penanganan stunting di lapangan.
Dalam kesempatan itu, Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Ambon, Riko, turut memaparkan sejumlah tantangan yang dihadapi, mulai dari penguatan koordinasi lintas sektor hingga kebutuhan pendampingan teknis bagi kader Posyandu.
Perwakilan Kemendagri menegaskan bahwa persoalan stunting tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga menyangkut sanitasi, lingkungan, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat.
“Posyandu menjadi garda terdepan dalam upaya penanganan stunting. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada koordinasi antarperangkat daerah dan efektivitas pelaksanaan program hingga tingkat desa dan kelurahan,” ujar narasumber dari pemerintah pusat.
Selain sektor kesehatan, penanganan stunting di Kota Ambon juga melibatkan Dinas PUPR dan Disperkim dalam penyediaan sanitasi dan air bersih, Dinas Sosial dalam perlindungan keluarga miskin, DP3MD dalam pemberdayaan perempuan dan kader masyarakat, hingga Satpol PP untuk mendukung lingkungan sehat.
Melalui pertemuan tersebut, Pemerintah Kota Ambon dan pemerintah pusat menyepakati sejumlah langkah strategis, di antaranya penyusunan rencana aksi daerah, penguatan data terpadu, pembagian tugas lintas instansi, serta pendampingan intensif dari pemerintah pusat.
Kesepakatan itu diharapkan menjadi fondasi program penanganan stunting yang lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan di Kota Ambon.
(JB-01)
