Jb. Com, Ambon – Provinsi Maluku kembali mencatat deflasi sebesar 0,17 persen secara bulanan (mtm) pada April 2026. Meski lebih rendah dari bulan sebelumnya, capaian ini menegaskan inflasi daerah tetap terkendali dan berada dalam rentang target nasional.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku mencatat, deflasi April 2026 tidak sedalam bulan sebelumnya yang mencapai 0,75 persen (mtm). Secara spasial, deflasi terutama bersumber dari Kabupaten Maluku Tengah yang mencatat deflasi sebesar 1,96 persen (mtm), sementara tekanan deflasi tertahan oleh inflasi di Kota Ambon sebesar 0,92 persen dan Kota Tual sebesar 0,64 persen (mtm).
Secara tahunan (year on year/yoy), inflasi Maluku tercatat sebesar 3,13 persen. Angka ini masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen, meski sedikit lebih tinggi dibanding inflasi nasional yang sebesar 2,42 persen.
Plt Kepala Perwakilan Dhita Aditya Nugraha menyampaikan bahwa kondisi ini menunjukkan stabilitas harga di Maluku tetap terjaga di tengah dinamika pasokan dan permintaan. “Inflasi Provinsi Maluku pada April 2026 tetap terkendali dan berada dalam rentang sasaran nasional, didukung oleh sinergi pengendalian inflasi yang terus diperkuat,” ujarnya dalam siaran pers di Ambon, Senin (4/5/2026).
Ia menjelaskan, deflasi terutama bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, dengan andil masing-masing sebesar 0,61 persen dan 0,05 persen (mtm).
Penurunan harga komoditas perikanan menjadi faktor dominan, khususnya ikan selar, ikan layang, dan ikan cakalang yang masing-masing memberikan andil deflasi sebesar 0,19 persen, 0,17 persen, dan 0,17 persen (mtm), seiring kondisi cuaca yang kondusif sehingga produksi meningkat.
Selain itu, penurunan harga emas di pasar internasional turut memengaruhi kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Namun, deflasi tidak semakin dalam akibat adanya inflasi pada kelompok transportasi, yang dipicu kenaikan harga avtur sejak 1 April 2026 dan berdampak pada penyesuaian tarif angkutan udara.
Lebih lanjut, Dhita menegaskan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus mengoptimalkan berbagai program pengendalian inflasi, termasuk melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). “Ke depan, pengendalian inflasi akan terus diperkuat melalui empat pilar utama, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif,” katanya.
Sejumlah langkah konkret juga terus dilakukan, seperti pelaksanaan gerakan pangan murah di berbagai daerah, peningkatan target penyerapan beras petani hingga 5.000 ton, panen bawang merah di Kota Tual, panen jagung di Kabupaten Maluku Tengah, serta pemantauan rutin stok dan harga kebutuhan pokok di tingkat distributor.
Bank Indonesia memastikan, sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat guna menjaga stabilitas inflasi sepanjang 2026. (JB-01)
