Jejakberita. Ambon, Com – Tekanan inflasi di Provinsi Maluku kembali meningkat pada Juni 2026. Kenaikan harga komoditas pangan, terutama cabai dan bawang merah, ditambah penyesuaian harga BBM non subsidi serta tarif angkutan udara, menjadi faktor utama yang mendorong inflasi hingga mencapai 1,49 persen dalam sebulan.
Berdasarkan rilis Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku, yang diterima media ini, pada Kamis (2/7/2026), inflasi Juni 2026 tercatat sebesar 1,49 persen secara bulanan (month to month/mtm). Angka ini meningkat dibandingkan realisasi Mei 2026 yang sebesar 0,93 persen.
Secara tahunan (year on year/yoy), inflasi Maluku mencapai 3,80 persen, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat 3,27 persen. Capaian tersebut juga berada di atas sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen.
Secara spasial, seluruh daerah Indeks Harga Konsumen (IHK) di Maluku mengalami inflasi. Kabupaten Maluku Tengah mencatat inflasi tertinggi sebesar 1,82 persen, disusul Kota Tual 1,51 persen, dan Kota Ambon 1,28 persen.
Peningkatan inflasi terutama berasal dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil 0,90 persen, serta kelompok Transportasi yang memberikan andil 0,52 persen.
Komoditas hortikultura menjadi penyumbang utama inflasi pada kelompok pangan. Harga bawang merah memberikan andil sebesar 0,17 persen, sedangkan cabai rawit dan cabai merah masing-masing menyumbang 0,14 persen. Kenaikan harga dipengaruhi berakhirnya masa panen raya di tengah meningkatnya curah hujan yang berdampak pada berkurangnya pasokan.
Di sektor transportasi, kenaikan harga bensin menyumbang inflasi sebesar 0,30 persen seiring penyesuaian harga BBM non subsidi pada 6 Juni 2026. Sementara itu, tarif angkutan udara turut meningkat dengan andil 0,18 persen akibat tingginya permintaan selama masa liburan serta penyesuaian biaya fuel surcharge.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Surya Alamsyah, menyampaikan bahwa berbagai langkah pengendalian inflasi terus diperkuat melalui sinergi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Fokus pengendalian dilakukan melalui penguatan empat pilar utama atau 4K, yakni menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.
Menurut Surya, berbagai program akan terus dioptimalkan sepanjang 2026, di antaranya melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), Gerakan Pangan Murah (GPM), penyaluran beras SPHP oleh BULOG, inspeksi pasar, bantuan alat dan benih padi, panen raya, hingga peningkatan serapan gabah dan beras oleh BULOG.
Selain itu, kelancaran distribusi pangan juga diperkuat melalui optimalisasi layanan penyeberangan ASDP. Pengawasan harga dan rantai distribusi terus dilakukan melalui rapat koordinasi pengendalian inflasi pusat dan daerah, sidak di Pasar Mardika, serta pemantauan berkala terhadap harga komoditas hortikultura oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku.
Surya Alamsyah menegaskan bahwa sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, TPID, BULOG, dan seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat guna menjaga stabilitas harga, memastikan ketersediaan pasokan pangan, serta mengendalikan inflasi di Provinsi Maluku agar tetap terjaga dalam jangka menengah. (JB-01)
